Pj Sekdako Padang Panjang: Desentralisasi Jadikan Pelayanan Publik Efektif, Efisien dan Ekonomis

: Pemko Gelar Upacara, Esensi Otonomi Daerah Perlu Dipahami Kembali, Foto : Diskominfo Padang Panjang


Oleh MC KOTA PADANG PANJANG, Sabtu, 27 April 2024 | 13:37 WIB - Redaktur: Rafyq Alkandy Ahmad Panjaitan - 147


Padang Panjang, InfoPublik - Esensi filosofis dari diterapkannya otonomi daerah (otda) perlu dipahami kembali. Seiring telah 28 tahun diberlakukannya otda ini.

Otonomi daerah dirancang untuk mencapai dua tujuan utama termasuk di antaranya tujuan kesejahteraan dan tujuan demokrasi.

Hal tersebut disampaikan Penjabat (Pj) Sekretaris Kota (Sekdako) Padang Panjang Sumatra Barat, Winarno, saat membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dalam upacara peringatan Hari Otonomi Daerah XXVIII-2024, Kamis (25/4/2024) di Halaman Balai Kota.

Dari segi tujuan kesejahteraan, sebutnya, desentralisasi diarahkan untuk memberikan pelayanan publik bagi masyarakat secara efektif, efisien dan ekonomis. Melalui berbagai inovasi kebijakan pemerintahan yang menekankan kepada kekhasan daerah yang bersangkutan serta pemanfaatan potensi sumber daya alam yang bijak dan berkelanjutan.

"Dari segi tujuan demokrasi, kebijakan desentralisasi menjadi instrumen pendidikan politik di tingkat lokal yang mempercepat terwujudnya masyarakat madani atau civil society," terangnya.

Ditambahkan, Pemerintah Daerah secara eksisting dihadapkan pada hambatan dan tantangan dalam pembangunan daerah untuk mendorong program pembangunan nasional. Meliputi penanganan stunting, penurunan angka kemiskinan ekstrem, pengendalian inflasi, peningkatan pelayanan publik yang berkualitas melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), percepatan proses pemulihan perekonomian nasional maupun daerah serta ekonomi hijau dan lingkungan yang sehat.

Selain itu Mendagri juga berpesan kepada daerah yang kemampuan PAD dan fiskalnya baik, tetapi IPM-nya masih rendah, angka kemiskinan masih cukup tinggi dan akses infrastruktur belum baik, perlu kiranya melakukan evaluasi untuk memastikan penyusunan program dan kegiatan dalam APBD agar tepat sasaran, efektif serta efisien.

"Bagi daerah yang masih rendah PAD-nya, agar melakukan terobosan dan inovasi untuk menggali berbagai potensi yang dapat memberikan nilai tambah serta peningkatan bagi PAD, tanpa melanggar hukum dan norma yang ada dan tidak memberatkan rakyat," sampainya.

Upacara yang mengusung tema “Otonomi Daerah Berkelanjutan Menuju Ekonomi Hijau dan Lingkungan yang Sehat" ini turut dihadiri Forkopimda, staf ahli, asisten, kepala dinas dan ASN.

Di samping itu, dihari yang sama Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, mengikuti upacara nasional yang dipusatkan di Kota Surabaya, Jawa Timur. (mcpadangpanjang/cigus)