- Oleh Eko Budiono
- Kamis, 14 November 2024 | 12:50 WIB
: Kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Bansos yang digelar di Villa Kencana, Kabupaten Boalemo. (Foto: Owan)
Oleh MC PROV GORONTALO, Kamis, 1 Agustus 2024 | 13:00 WIB - Redaktur: Bonny Dwifriansyah - 249
Boalemo, InfoPublik - Sebanyak 31 peserta Wahana Kesejahteran Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) mengikuti kegiatan Bimtek Penguatan Kapasitas dan Pelaporan Pertanggungjawaban Keuangan Bansos yang digelar di Villa Kencana, Kabupaten Boalemo.
Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Gorontalo Syukri J. Botutihe yang didampingi Kepala Dinas Sosial Sagita Wartabone, beserta Kepala Bidang PPSKS, Indry Pakaya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Kemensos, yakni Nur Eka Prasetyo selaku Analisis Kebijakan Ahli Muda dan Ikhsan Yuridu Firdaus selaku Penyuluh Sosial Ahli Pertama.
"Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat (WKSBM) dan Karang Taruna (KT) adalah kelembagaan sosial di lokal di wilayah desa/kelurahan meliputi majelis taklim/takmirul mesjid/rukun duka/ paguyuban/kelompok arisan dan lain sebagainya. Sedangkan karang taruna adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kreativitas generasi muda dalam rangka pembangunan sosial," tutur Syukri J. Botutihe, sehari setelah kegiatan, Rabu (31/7/2024).
Menurutnya, meningkatnya persebaran WKSBM dan karang taruna adalah bentuk sarana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial. "Untuk itu, diperlukan upaya peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat secara terarah dan berkesinambungan agar dapat melaksanakan pelayanan sosial di masyarakat," tutur Syukri.
WKSBM adalah organisasi atau kelompok usaha yang mulia yang mengemban amanah besar demi kesejahteran sosial. "Lakukanlah segala sesuatu yang bermanfaat bagi sesama karena itu sebaik-baik manusia, apa yang ditabur itulah yang akan dituai," ucapnya.
Di akhir kata sambutannya, Syukri mengharapkan agar peserta Bimtek betul- betul mengikuti secara seksama arahan para narasumber pusat dari Kemensos RI yang dihadirkan oleh Dinsos Provinsi karena mereka akan mengupas dan menjelaskan berbagai persoalan yang akan dihadapi oleh kelompok usaha WKSBM yang ada di Provinsi Gorontalo.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Sagita Wartabone mengucapkan terima kasih kepada Bapak Asisten I Bidang Pemerintahan Syukri J. Botutihe yang mewakili Bapak Gubernur, karena telah hadir dan membuka acara ini, serta telah menjelaskan dan memberi arahan kepada para peserta kelompok usaha WKSBM.
Sagita Wartabone pada kesempatan ini memberikan motivasi kepada para kelompok usaha WKSBM. Ia mengimbau agar ke depan nanti bila ada WKSBM-WKSBM yang bagus segera dijadikan sebagai pilot project yang bisa mengembangkan kelompok usaha di seluruh kabupaten/kota se-Provinsi Gorontalo.
Dalam kurun waktu sejak tahun 2022 sampai dengan 2024 sudah ada 176 WKSBM, 78 karang taruna, dan sembilan LKSA (Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak) yang mendapatkan bantuan sosial dari Dinas Sosial Provinsi Gorontalo. Rinciannya sebagai berikut:
- Tahun 2022 ada 22 WKSBM, 10 karang taruna, dan 6 LKSA;
- Tahun 2023 ada 90 WKSBM, 50 karang taruna, dan 2 LKSA;
- Tahun 2024 ada 64 WKSBM, 18 karang taruna, dan 3 LKSA.
Bantuan sosial itu diberikan kepada lembaga masyarakat yang memenuhi kriteria persyaratan melalui proses verifikasi dan validasi yang sifatnya tidak secara terus-menerus dan selektif.
Di samping itu, Sagita juga memberikan penguatan dan support terhadap WKSBM karena kelompok usaha ini dapat membantu pemerintah dalam menggerakkan masyarakat untuk mengatasi masalah penurunan angka kemiskinan. Sebab, di tempat lain kelompok usaha WKSBM dapat membantu lansia terlantar, anak sekolah yang tidak mampu, dan para penyandang disabilitas yang hasilnya dikelola oleh kelompok usaha WKSBM.
Keberadaan kelompok usaha WKSBM di Provinsi Gorontalo diharapkan dapat menghidupkan dan menggerakkan perkenomian masyarakat yang ada di sekitar lingkungan, sehingga pemerintah bisa terbantu dan angka kemiskinan bisa berkurang
Sagita meminta kepada peserta bimtek untuk memperhatikan laporan pertanggungjawaban bansos agar dapat mempertanggungjawabkan dana bansos secara transparan dan akuntabel sesuai perundang-undangan yang berlaku. (mcgorontalorov/owan)