- Oleh MC KOTA PADANG
- Senin, 25 November 2024 | 04:05 WIB
:
Oleh MC KOTA PADANG, Selasa, 30 Juli 2024 | 19:13 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 343
Padang, InfoPublik - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatera Barat, Alni, menegaskan tengah mengkaji berbagai aspek untuk memperkuat rilis pemetaan kerawanan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024. Pasalnya, tugas Bawaslu adalah melakukan pemetaan kerawanan dalam pelaksanaan pemilu. Dalam menjalankan amanah penanganan sengketa dan pelanggaran.
"Pemilihan serentak tahun 2024 adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya penyelenggara, tetapi juga semua stakeholder," ungkap Alni saat membuka acara Pengawasan Pemilu Partisipatif bersama tokoh masyarakat di Hotel ZHM, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (sumbar) pada Selasa (30/7/2024).
Menurut Alni, sengketa pemilu selalu menjadi masalah di Sumbar, dengan laporan tertinggi kedua di Indonesia.
Kerawanan ini menjadi perhatian besar, terutama dalam hal integritas penyelenggara pemilu. Beberapa penyelenggara pemilu bahkan telah diberhentikan karena pelanggaran, menambah daftar kerawanan di Sumbar.
"Kita juga mencatat masalah netralitas ASN. Dalam pemilu 2020, terdapat indikasi dan bukti pelanggaran oleh ASN di Sumbar. Walaupun pemilihan masih dalam proses sebelum penetapan calon kepala daerah, Bawaslu akan menyikapinya secara serius untuk mencegah kejadian serupa di masa depan," ujar Alni.
Alni menambahkan bahwa rilis pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024 akan menjadi bahan bagi penegak hukum. Pemetaan ini melibatkan semua kalangan, mulai dari penyelenggara pemilu hingga masyarakat luas.
"Semoga kegiatan ini dapat dimanfaatkan oleh kita semua, agar pemilu yang adil dan jujur dapat terlaksana," pungkasnya.