KI Pusat Dorong Penilaian Objektif IKIP Sumbar 2024

Padang, InfoPublik - Komisioner Komisi Informasi (KI) Pusat, Syawaluddin, mendorong tim informan ahli dan Pokja IKIP Sumbar 2024 untuk memberikan penilaian objektif dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP).

Syawaluddin menegaskan bahwa penilaian keterbukaan informasi publik bertujuan untuk memotret kondisi keterbukaan informasi publik.

“Negara ingin melihat apakah pelaksanaan UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah sesuai dengan harapan. Mengingat negara telah membebani anggaran kepada sumber daya yang ada di Komisi Informasi Publik. Artinya, IKIP itu hadir untuk memotret itu semua,” kata Syawaluddin saat membuka Forum Group Discussion (FGD) Indeks Komisi Informasi Publik (IKIP) Provinsi Sumatera Barat di Hotel Truntum, Kota Padang, Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) pada Selasa (23/7/2024).

Untuk mengukur keterbukaan informasi publik, dihasilkan satu metodologi yang melibatkan unsur dari dunia usaha, kemasyarakatan, akademisi, jurnalis, dan pemerintahan. Namun, Syawaluddin menekankan bahwa esensi penilaian bukanlah untuk kontestasi atau gengsi.

“Nilai yang tinggi bukan ukuran keberhasilan, dan nilai yang rendah bukan aib,” sebutnya. Ia mendorong agar pejabat tidak sensitif terhadap indeks yang rendah karena tidak ada hubungannya dengan kepala daerah.

Sementara itu, Ketua KI Sumbar, Musfi Yendra, menambahkan bahwa sebelum FGD ini, KI Sumbar telah menggelar pertemuan awal dengan informan ahli dan pokja IKIP yang memberikan banyak masukan.

“Kita berharap 10 informan ahli yang ada ini akan menjadi backup KI Sumbar ke depannya,” katanya.

Musfi juga meminta agar informan ahli tetap objektif dalam mengisi kuisioner. “Meskipun secara emosional saya kenal baik dengan semua informan ahli, namun kita harap tetap mengisi kuisioner secara objektif. Kalau memang rendah yang diisi rendah. Sehingga kita bisa melihat secara riil dimana posisi Sumatera Barat sesungguhnya,” tutupnya.

(MC Padang / Junee)