Humas Pemerintah Diminta Gunakan AI dengan Data Berkualitas

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta humas pemerintah menggunakan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligent (AI) yang mengacu pada data berkualitas dalam merancang strategi komunikasi dan efektif.

“Dalam konteks komunikasi pemerintah, keberadaan kecerdasan buatan berpotensi membantu humas pemerintah dalam merancang strategi komunikasi yang efektif. Oleh sebab itu, humas pemerintah atau government public relations (GPR) harus memastikan bahwa AI yang digunakan mengacu pada data yang berkualitas,” ujar Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Direktorat Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Direktur TKKKP Ditjen IKP Kominfo), Hasyim Gautama, dalam keteranganya terkait Bimbingan Teknis Kehumasan di Legian, Kuta, Badung, Provinsi Bali, seperti dikutip pada Senin (22/7/2024).

Menurut Hasyim, sebagai aparatur sipil negeri (ASN), humas pemerintah perlu memanfaatkan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan, analitika data, dan komputasi awan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

ASN juga dinilai perlu memiliki pemahaman dan keterampilan cukup agar mampu memanfaatkan teknologi lebih optimal. 

“Harapannya upaya ini dapat menjaga reputasi pemerintah dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dengan memanfaatkan keberadaan AI dalam kegiatan komunikasi,” tuturnya.

Hasyim mengatakan, pelaksanaan bimbingan teknis merupakan bagian dari tugas Ditjen IKP Kementerian Komnfo sebagai Instansi Pembina Jabatan Fungsional Pranata Humas (JFPH).

Selain materi Pemanfaatan AI dalam Produksi Konten bagi Pengelola Media Sosial dan Humas, bimbingan teknis juga memberikan pengetahuan mengenai Kiat Lulus Uji Kompetensi, Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis.

“Pemanfaatan AI dalam Produksi Konten bagi Pengelola Media Sosial dan Humas, bertujuan untuk memperkenalkan dan mempraktikkan secara langsung proses pemanfaatan AI untuk kegiatan pemerintahan,” ujar Direktur TKKKP Ditjen IKP Kementerian Kominfo. 

Lebih lanjut Hasyim mengatakan, Bimtek Kiat Lulus Uji Kompetensi Program Kehumasan Digital dan Komunikasi Krisis ini bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai mekanisme uji kompetensi dan memperdalam pengetahuan calon peserta dalam substansi uji kompetensi.

Ditjen IKP sebagai Instansi Pembina JFPH juga berupaya melakukan evaluasi jabatan yang berdampak pada perubahan kelas jabatan dan pengusulan tunjangan jabatan untuk jenjang Keahlian Utama dan Keterampilan Pemula.

“Besar harapan kami proses pengusulan yang sedang berlangsung dapat berjalan lancar dan kelas jabatan serta tunjangan jabatan yang ditetapkan nantinya sesuai dengan kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh Pranata Humas di seluruh Indonesia,” kata Direktur TKKKP Ditjen IKP Kementerian Kominfo menandaskan.

Turut hadir dalam acara itu, Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistika Provinsi Bali I Dewa Ketut, Principal of Indonesia Applied Digital Economy & Regulatory Network (IADERN) Tuhu Nugraha, Director of AI Innovation Andreas Tjendra, Akademisi Rully Nasrullah dan Praktisi Kehumasan Jojo S. Nugroho.