Bawaslu Sumbar Evaluasi Kendala dan Solusi Pelaksanaan PSU

Padang, InfoPublik - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Sumatra Barat (Sumbar) menggelar Rapat Koordinasi Persiapan Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Provinsi Sumatera Barat, pada Pemungutan Suara Ulang (PSU) Calon Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi Sumatera Barat pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Pemilu 2024, yang berlangsung di ZHM Hotel, Kota Padang, Provinsi Sumbar pada Kamis (18/7/2024).

Ketua Bawaslu Sumbar, Alni, menyampaikan bahwa rapat koordinasi ini bertujuan untuk menyampaikan informasi terkait proses rekapitulasi di seluruh jenjang, serta menyamakan persepsi dan pemahaman di antara anggota Bawaslu kabupaten/kota.

"Rakor ini kita mengumpulkan Bawaslu kabupaten/kota untuk me-review permasalahan saat pelaksanaan PSU dan rekapitulasi," kata Alni.

Alni menjelaskan bahwa dari 17.659 TPS yang melaksanakan PSU secara serentak pada tanggal 13 Juli 2024, hanya 12 TPS di Kabupaten Mentawai yang tidak melaksanakan PSU pada tanggal tersebut. Hal ini disebabkan oleh masalah logistik yang terkendala gelombang tinggi.

"Untuk daerah tersebut dilaksanakan PSU susulan," imbuhnya.

Dalam kesempatan ini, Alni mengapresiasi kerja keras yang dilakukan seluruh jajaran Bawaslu, mulai dari pembentukan Badan Ad Hoc hingga mengawal proses distribusi logistik dan memastikan proses pemungutan dan penghitungan suara berjalan sesuai dengan aturan.

"Dalam kondisi apapun, dalam rentang waktu sesingkat-singkatnya, seluruh pekerjaan yang jadi kewajiban dapat dilakukan dengan sebaik-baiknya," kata Alni.

Alni menambahkan bahwa proses rekapitulasi dilakukan secara berjenjang sesuai dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2024.

"Rakor ini bertujuan mereview satu per satu kondisi proses rekapitulasi di masing-masing kabupaten/kota, termasuk juga membahas dinamika yang timbul dalam proses rekapitulasi," tuturnya.