Sekda Menyampaikan Rancangan KUA dan PPAS 2025 pada DPRD Agam

Agam, InfoPublik - Sekretaris Daerah Edi Busti menyampaikan, nota pengantar Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 di Aula Utama DPRD Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) pada Senin (8/7/2024). 

Dalam nota tersebut, Sekda menjelaskan, bahwa rancangan yang disusun didasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Agam Nomor 23 Tahun 2024.

“Tahun 2025 merupakan tahun terakhir pelaksanaan RPJMD Kabupaten Agam Tahun 2021-2026,” ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan, pembangunan Kabupaten Agam Tahun 2025 diarahkan untuk menjabarkan dan melaksanakan sasaran setiap misi pembangunan dengan sejumlah indikator kinerja makro dan indikator kinerja daerah.

Sekda menekankan, pentingnya pengendalian dan evaluasi yang berkesinambungan untuk mencapai target pembangunan di Kabupaten Agam.

“Hasil evaluasi ini menjadi salah satu dasar dalam perumusan isu strategis sebagai dasar penyusunan prioritas daerah tahun 2025,” jelasnya.

Dalam penyusunan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025, Sekda menyatakan, bahwa tantangan keterbatasan anggaran masih dihadapi.

“Selanjutnya pada tahun 2025 ini, dalam hal penganggaran target penerimaan daerah yang bersumber dari Dana Transfer, masih mempedomani target penerimaan transfer Tahun 2024 karena belum adanya informasi resmi dari pemerintah pusat,” tambahnya.

Dalam pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun 2025, Sekda menegaskan, bahwa kebijakan pemerintah terkait pengalokasian DAU tidak jauh berbeda dengan tahun 2024.

“Begitu juga dengan penggunaan DAU Tahun 2025, dalam penyusunan KUA PPAS ini tidak jauh berbeda dengan tahun 2024,” jelasnya.

Sekda menguraikan, kondisi ekonomi makro Kabupaten Agam sebagai dasar penyusunan KUA dan PPAS.

“Berdasarkan nilai PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2023, Laju Pertumbuhan Ekonomi Agam pada Tahun 2023 sebesar 4,52 persen, hampir sama dengan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat sebesar 4,62 persen,” ujarnya.

Ia juga menambahkan bahwa PDRB per kapita Kabupaten Agam pada Tahun 2023 sebesar Rp47,41 juta, mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya sebesar Rp43,94 juta.

Namun, Ia mencatat bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Agam meningkat menjadi 6,60 persen dari total penduduk, dengan jumlah penduduk miskin mencapai 33,41 ribu jiwa pada tahun 2023.

“Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Agam pada tahun 2023 mencapai angka 4,96 persen, sedikit naik dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,93 persen,” rincinya.

Namun, ia mencatat bahwa ketimpangan pendapatan masyarakat Agam menurun, dengan angka gini rasio dari 0,298 pada tahun 2022 menjadi 0,255 pada tahun 2023.

Dalam penutupnya, Sekda menyampaikan, harapan agar kesepakatan terhadap rancangan KUA dan PPAS Tahun 2025 dapat dilakukan tepat waktu sesuai ketentuan.

“Kesepakatan bersama atas KUA PPAS Tahun 2025 dapat dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan, yang mana sesuai Pasal 90 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,” tegasnya. (MC Agam/Depit)