Penilaian PPD 2024, Provinsi Lampung Lolos 12 Besar

: Gubernur Arinal Djunaidi Ikuti Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi Penghargaan Pembangunan Daerah Tahun 2024


Oleh MC PROV LAMPUNG, Kamis, 21 Maret 2024 | 21:40 WIB - Redaktur: Santi Andriani - 247


Bandar Lampung, InfoPublik - Gubernur Lampung Arinal Djunaidi bersyukur dan mengapresiasi Tim Penilai Tahap Awal Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2024, dimana pada penilaian tersebut Provinsi Lampung berhasil lolos sebagai 12 besar provinsi yang berhasil masuk ke tahap penilaian selanjutnya.

"Semoga bisa menjadi tiga besar di tingkat Nasional," ucap Gubernur Arinal saat mengikuti kegiatan Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi PPD 2024 di Mahan Agung, Rabu 20 Maret 2024.

Pada kegiatan tersebut Gubernur Arinal memaparkan beberapa capaian pembangunan yang menjadi indikator penilaian PPD 2024. Diantaranya, kinerja perekonomian Lampung di 2022 tumbuh positif sebesar 4,28 persen dengan kontribusi terbesar didominasi oleh sektor pertanian (dalam arti luas) dengan kontribusi sebesar 27,90 perseb, sementara capaian kinerja ekonomi Lampung di 2023 tumbuh sebesar 4,55 persen (c-to-c).

Kemudian di sektor Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), selama  2020–2023, TPT Lampung selalu lebih baik dan lebih rendah dibanding Nasional. TPT Lampung di 2023 (Agustus) mencapai angka 4,23 persen lebih baik dari Nasional sebesar 5,32 persen, angka ini menurun 0,29 persen dibanding angka pada Agustus 2022.

Gubernur juga memaparkan bahwa kinerja dalam pengentasan kemiskinan di Provinsi Lampung pada 2021-2023 cukup baik. Angka kemiskinan Provinsi Lampung mengalami penurunan dari 11,57 persen per Maret 2022 menjadi 11,11 persen per Maret 2023.

Adapun selama periode 2020 sampai dengan 2023 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Lampung terus mengalami peningkatan dari 71,04 di 2019 menjadi 72,48 pada 2022. IPM Provinsi Lampung tumbuh 0,79 persen (meningkat 0,55 poin) kini berada pada status 'TINGGI". Sementara itu umur harapan hidup di Provinsi Lampung adalah 74,17 tahun, kemudian harapan lama sekolah 12,77 tahun, Rata-rata lama sekolah 8,29 tahun, dan pengeluaran per kapita 10,769 juta.

"Strategi yang dilakukan untuk meningkatkan IPM Provinsi Lampung adalah dengan mendorong upaya peningkatan kuantitas dan kualitas masyarakat terhadap akses pendidikan, kesehatan, dan sektor ekonomi," ucap Gubernur.

Pada kesempatan tersebut Gubernur Lampung juga memaparkan Program Elektronik Samsat Desa atau E-Samdes sebagai salah satu program dari Visi Rakyat Lampung Berjaya yang diusungnya.

Program E-Samdes merupakan program inovasi layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor melalui pemberdayaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam rangka peningkatan akses pelayanan publik di Provinsi Lampung. Kemudian dalam keterkaitannya dengan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2024 yakni turut mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.

"E-Samdes diharapkan dapat memberikan pelayanan pembayaran pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat secara solutif, aman, mudah dan efisien," ucap Gubernur.

Menurut Gubernur, dengan mendekatkan pelayanan pajak kendaraan bermotor kepada masyarakat hingga tingkat desa dengan memanfaatkan elektronik dan digitalisasi melalui BUMDES diharapkan dapat meningkatkan PAD dari sektor PKB, dan mengembangkan kelembagaan BUMDes dan meningkatkan kemandirian desa.

Adapun E-Samdes adalah program yang digagas oleh Gubernur Lampung dan dibangun berdasarkan kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung dengan Kepolisian Daerah Lampung, PT. Jasa Raharja, dan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung.

Saat ini, jumlah tempat layanan pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) meningkat dari 36 tempat layanan pada 2020 menjadi 319 tempat layanan pada 2023, dengan jumlah transaksi pada 2021-2023 sebanyak 30.141 Transaksi, sedangkan jumlah BUMDes yang melaksanakan program e-SAMDES pada 2023 sebanyak 277 BUMDES di 13 Kabupaten.

Gubernur mengungkapkan dengan berhasilnya program E-Samdes turut memberikan peningkatan pada Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik sektor PKB, dari 83,83 di 2020 meningkat menjadi 89,46 pada 2023.

"Implementasi e-SAMDES juga berkontribusi pada peningkatan nilai Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Provinsi Lampung. Capaian Indeks SPBE Tahun 2021 sebesar 2,76 dengan kategori BAIK meningkat menjadi 3,81 dengan kategori SANGAT BAIK pada 2023," ungkap Gubernur.

Pada kegiatan tersebut Anggota Ombudsman Ri Robert Endi Jaweng, MAP sebagai Tim Penilai Independen (TPI) mengucapkan selamat kepada Gubernur Arinal Djunaidi dan Pemprov Lampung karena telah berhasil menjadi salah satu dari 12 provinsi yang lolos pada penilaian tahap awal Penghargaan Pembangunan Daerah 2024.

"Selamat kepada Provinsi Lampung sudah berhasil masuk 12 besar dari 38 provinsi yang berhasil lolos penilaian tahap awal, ini bukan sesuatu yang gampang dan tentu saja jadi patut untuk diapresiasi karena semakin kesini persaingannya jadi sangat dinamis, dan tentu saja kita semua berharap Lampung bisa melaju ke tiga besar dan meraih penghargaan dari Presiden." ucap Robert.

Pada kegiatan Penilaian Tahap II Wawancara dan Verifikasi PPD 2024 ini, Gubernur Lampung Arinal Djunaidi, Kepala Bappeda Provinsi Lampung Elvira Umihanni dan beberapa Kepala OPD terkait menjawab, kurang lebih 14 pertanyaan dari Tim Penilai Utama dan Tim Penilai Independen PPD 2024, baik secara langsung maupun secara daring melalui aplikasi zoom. (Dinas Kominfotik Provinsi Lampung/RA).

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV LAMPUNG
  • Rabu, 22 Mei 2024 | 13:31 WIB
Rencana Tata Ruang Wilayah Upaya Kelangsungan Pembangunan Berkelanjutan
  • Oleh Farizzy Adhy Rachman
  • Kamis, 16 Mei 2024 | 12:09 WIB
Kembangkan SDM Terampil, Menaker Apresiasi Peran Aktif Dunia Usaha dan Industri
  • Oleh Mukhammad Maulana Fajri
  • Selasa, 14 Mei 2024 | 21:11 WIB
MK Gelar Sidang Lanjutan Tiga PHPU Legislatif Lampung 2024