- Oleh MC KAB BARITO KUALA
- Jumat, 30 Agustus 2024 | 13:46 WIB
: Upaya penurunan angka stunting adalah penurunan prevalensi di angka 10,39% pada Januari 2024, yang sebelumnya 11% pada Oktober 2023.-Foto:Mc.
Oleh MC KAB BARITO KUALA, Kamis, 7 Maret 2024 | 10:55 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 160
Banjarmasin, InfoPublik - Upaya penurunan angka stunting adalah penurunan prevalensi di angka 10,39% pada Januari 2024, yang sebelumnya 11% pada Oktober 2023.
Sumber dari Paparan Laporan Pertanggung jawaban (LPj) Pj. Bupati Barito Kuala 2024 triwulan I. “Semoga presentase tersebut bisa terus menurun menjadi 9%, 8%, dan seterusnya.” Ujar H. Ardiansyah Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan (DKPP) dalam rembuk stunting di kecamatan Alalak, Kamis (7/3/2024).
Rembuk stunting di aula kecamatan pada Kamis itu dipimpin langsung oleh Camat Alalak Muhammad Syarawi, SSTP berhadir pula jajaran Forkopimcam dan Kepala Bidang Keluarga Berencana Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Barito Kuala, Winda Rukmana, S.STP.
H. Ardiansyah paparkan materi dari ketua TPPS Barito Kuala Sekretaris Daerah Kabupaten Barito Kuala, Ir. H. Zulkipli Yadi Noor, M. Sc yang berisikan berbagai upaya oleh Pemkab Batola terhadap penanganan stunting pada 2023 lalu. “Sesuai hasil rapat Rembuk Stunting Tingkat Kabupaten Barito Kuala kemarin, kita harus evaluasi stunting ini di tingkat kecamatan, serta membentuk TPPS (Tim Percepatan Penurunan Stunting) di masing-masing desa dan kelurahan se Kabupaten Barito Kuala.” Ujar Kepala DKPP.
Rembuk stunting di tingkat kecamatan, juga melaksanakan evaluasi kinerja TPPS Kecamatan Alalak di tahun 2023 dan diskusi mengenai upaya apa saja yang akan dilakukan di tahun 2024 yaitu Rencana Aksi TPPS Kecamatan Alalak yakni pertama, Pendataan Balita 0 s/d 59 bulan di masing-masing desa dan kelurahan sebagai rujukan awal data stunting.
Kedua, Penyampaian data dokumen Kartu Keluarga bagi yang termasuk stunting untuk diusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Kuala melalui Dinas Sosial untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan dengan Dana Pemda. Ketiga, TPPS desa dan kelurahan melakukan kunjungan ke rumah balita bagi yang tidak hadir ke POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu). Keempat, Pemberian makanan tambahan berupa susu dan telur dari Dana Desa selama 90 hari.
(Kominfo/Mei/Saahttps://www.infopublik.id/kategori/nusantara/833053/rsud-ulin-banjarmasin-luncurkan-aplikasi-pendaftaran-online-rawat-jalan/Eyv)