Pemkab Apresiasi Pelaksanaan HPN PWI Tuban

Tuban, InfoPublik - Atas nama Pemkab Tuban, Sekda Tuban, Budi Wiyana hadir dalam pelaksanaan puncak HPN PWI Tuban 2024 mewakili Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky yang berhalangan hadir dan berada di luar kota.

Sekda Tuban mengatakan, melalui kegiatan puncak HPN yang menghadirkan Dewan Pers ini, pihaknya berharap keberadaan pers di Tuban ke depan turut menciptakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tuban.

"Terima kasih kepada PWI, atas nama Pemkab Tuban mengucapkan selamat ulang tahun semoga PWI Tuban ke depan dapat lebih optimal lagi," timpal Sekda saat memberikan sambutan pada puncak HPN di Krida Manunggal Tuban, Rabu (6/3/2024).

Menurut Sekda, kegiatan ini memang sangat diharapkan semua pihak. Era digitalisasi sudah merambah ke seluruh kehidupan dan penyelenggara pemerintahan.

"Sisi positifnya banyak, tapi kalau tidak kita persiapkan dapat disalahgunakan hingga dikeluhkan. Padahal dahulu yang berhak memberitakan hanya yang berstatus profesi wartawan. Tapi saat ini, semua pihak asalkan memiliki kemampuan dapat dengan mudah memberitakan," terangnya.

Tapi ia memastikan, pasti ada perbedaan. Sebab, jika berprofesi wartawan pasti punya etika, kompetensi, dan hal-hal terkait kode etik jurnalistik. Sehingga, semuanya saja perlu bisa membedakan mana wartawan profesional dan nonprofesional.

Sementara itu, anggota Dewan Pers, Totok  Suryanto mengapresiasi kegiatan ini dalam rangka literasi dan pemantapan profesi wartawan, khususnya anggota PWI yang berada di bawah naungan Dewan Pers.

"Yang penting literasi seperti ini dapat bermanfaat bagi pemangku kepentingan di tingkat bawah, seperti kades, kepala sekolah dan sebagainya agar terhindar dan dapat menghadapi ulah atau perilaku oknum yang mengatasnamakan wartawan," sebut wakil Pimred TV One itu.

Pejabat kelahiran Blitar ini menuturkan, sangat disayangkan olehnya sebab wartawan itu adalah pekerjaan mulia, wartawan ingin memberikan manfaat yang besar terhadap masyarakat. Jangan sampai masyarakat menjadi korban oknum wartawan yang tidak benar.

"Sebab mereka tidak mengutamakan kode etik, tidak bekerja secara profesional, dan melakukan intimidasi, sehingga stakeholder merasa tertekan," keluh Komisi Ketua Hubungan Antarlembaga dan Luar Negeri itu.

Terkait itu ia mengimbau agar masyarakat dan stakeholder hati-hati. Sebab diakuinya memang mereka butuh pers dan pers butuh mereka sebagai bentuk wadah untuk menyampaikan aspirasi.

"Jangan sampai pers yang baik ini kalah dengan oknum-oknum yang tidak jelas ini. Ini harus dihadapi bersama," serunya.

Totok memastikan, pers ada itikad baik di dalamnya, dan itu tidak bisa semua orang niatnya tidak baik memakai baju pers, dan dengan tegas ditolak oleh Dewan Pers. (chusnul huda/hei)