Pemerintah Kab. Manggarai Barat Kembali Terima Penghargaan Adipura 2023 dari KLHK

Labuan Bajo, InfoPublik - Pemerintah Daerah Kabupaten Manggarai Barat kembali menerima penghargaan Adipura 2023 dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI. Dengan demikian, selama dua tahun secara berturut-turut, sejak tahun 2022, Manggarai Barat menerima Adipura.

Adipura 2023 diterima oleh Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Oktavianus Andi Bona, mewakili pemerintah Kabupaten Manggarai Barat. Sedangkan penyerahan dilakukan oleh Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, Alue Dohong.

Proses penerimaan Adipura 2023 berlangsung di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti Jl. Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Selasa (5/3/2024).

Acara penerimaan Adipura 2023 ini dihadiri oleh Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan, Limbah B3, dan Peningkatan Kapasitas pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat, Zulfikar. Bahkan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, juga turut hadir pada acara ini.

Wapres Ma’ruf, kata Zulfikar, memberikan ucapan selamat kepada para kepala daerah penerima Penghargaan Adipura Tahun 2023. Penghargaan ini, kata Wapres Ma’ruf, menjadi representasi kesungguhan dalam mengatasi persoalan lingkungan pada umumnya, dan persoalan sampah serta ruang terbuka hijau pada khususnya.

Ma'ruf berharap, Penghargaan Adipura ini memacu semangat para kepala daerah dalam mengatasi persoalan sampah di masing-masing wilayah. Ia juga berharap
esensi dari Penghargaan Adipura tetap terjaga sehingga terus jadi pemicu bagi kota dan kabupaten di Indonesia untuk mampu bersaing secara global.

Selain Wapres Ma’ruf Amin, hadir pula Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar. Menurut Siti Nurbaya, pemberian Penghargaan Adipura merupakan agenda nasional yang telah bergulir sejak 1986.

Pemberian penghargaan Adipura 2023, kata Siti Nurbaya, dilakukan berdasarkan hasil pemantauan fisik kota, penilaian kinerja pengelolaan sampah dan ruang terbuka hijau (RTH), penilaian kondisi operasional dari TPA, serta berdasarkan inovasi yang dilakukan daerah dalam mewujudkan kota bersih, teduh, dan berkelanjutan. (EfjE – TIM IKP Kominfo)