Tingkat Keaktifan Koperasi di Malra Belum Capai 100 Persen

Langgur, InfoPublik - Penjabat Bupati Maluku Tenggara, Jasmono mengatakan tingkat keaktifan koperasi di Maluku Tenggara (Malra) masih belum mencapai 100 persen karena tingkat Partisipasi Anggota terhadap Simpanan dan Tabungan rendah.

Ketergantungan terhadap modal luar masih tinggi, Sumber Daya Pengurus/Pengelola Koperasi yang masih rendah dan Kapasitas Aparatur yang masih terbatas.

“Beberapa permasalahan ini yang terus diupayakan untuk dapat ditangani. Melalui penyusunan program dan kegiatan yang sesuai, maka tergat meningkatnya jumlah koperasi aktif, koperasi sehat, koperasi berkualitas, maupun koperasi mandiri dapat dicapai di waktu waktu mendatang," ungkap Jasmono dalam sambutan pembukaan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Pemberdayaan Koperasi dan UMKM Provinsi Maluku 2024, di Aula kantor Bupati Maluku Tenggara (Malra), Senin (26/2/2024).

Jasmono menjelaskan, sejak 2020-2023, sebanyak 3.693 usaha mikro yang difasilitasi pemodalan dengan sumber dana APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN.

Tahun 2024 ini akan difasilitasi sebanyak 23 Usaha Mikro. Dalam hal pengembangan koperasi, sampai dengan 2022, jumlah koperasi di Kabupaten Maluku Tenggara sebanyak 347 unit.

“Dari jumlah itu, yang dikategorikan Koperasi Aktif sebanyak 296 unit, atau 85,30 persen,” sebut Jasmono.

Menurutnya, beberapa kebijakan penting yang dilaksanakan Dinas Koperasi dan UKM Malra antara lain Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Penilaian Kesehatan Koperasi, Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Pemberdayaan UMKM, meliputi; penguatan dan perluasan kemitraan, kemudahan perizinan, serta pengembangan usaha mikro.

Kebijakan strategis yang didorong sejak masa pandemi COVID-19 adalah perluasan akses dan penguatan pemodalan serta fasilitasi pengembangan usaha mikro.

“Upaya ini terus Kami dorong karena persoalan pemodalan menjadi salah satu penentu Usaha Mikro bisa bertahan, maupun dalam rangka untuk pengembangan," ungkapnya.

Jasmono juga menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi lantaran beberapa Tahun terkahir, Malra medapatkan alokasi DAK Non Fisik untuk Peningatan Kapasitas Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil.

Nilai anggaran sebesar Rp451.803.000,00 digunakan untuk kegiatan pelatihan dan pendampingan usaha Koperasi maupun Usaha Mikro.

Adapun dalam rangka menekan angka kemiskinan dan secara khusus kemiskinan ekstrem di Maluku Tenggara, maka data penduduk miskin ekstrem dijadikan salah satu referensi untuk pembentukan kelompok pemberdayaan ekonomi.

“Masyarakat miskin ekstrem sesuai potensi akan direkrut untuk dibina, didampingi dan difasilitasi guna mampu mandiri secara ekonomi," kata Jasmono.

Sektor-sektor pemberdayaan seperti perikanan, pertanian, pariwisata, termasuk koperasi dan UMKM, didorong untuk terlibat langsung dalam menekan dan menurunkan Kemiskinan Ekstrem.

Dia menambahkan, upaya dan strategi ini yang coba diterapkan, pihaknya selalu memohon arahan dan pendampingan Dinas Provinsi.

Termasuk melalui forum hari ini, kiranya akan melahirkan strategi dan rekommendasi, yang dapat menjadi referensi bagi Pemerintah Kabupaten Kota dalam upaya mendorong meningkatnya Pemberdayaan Koperasi dan UMKM di Provinsi Maluku. (MC. Maluku Tenggara/Adolof Labetubun).