- Oleh MC PROV GORONTALO
- Rabu, 21 Agustus 2024 | 17:26 WIB
:
Oleh MC PROV GORONTALO, Selasa, 6 Februari 2024 | 06:06 WIB - Redaktur: Kusnadi - 130
Boalemo, InfoPublik - Berbagai permasalahan dan hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good govermance). Hal ini dikatakan Asisten Pemerintahan Setda Provinsi Gorontalo Syukri J Botutihe saat membuka Rapat Koordinasi Organisasi Tatalaksana dan Reformasi Birokrasi, Senin (5/2/2024) di Cabana Resto Boalemo.
Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya saing dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan khususnya di Provinsi Gorontalo.
"Berdasarkan laporan hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) pemerintah provinsi pada tahun 2022, indeks RB Pemerintah Provinsi Gorontalo pada posisi 69,61% dengan kategori B," kata Syukri Botutihe.
Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah Provinsi Gorontalo telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui perbaikan berkelanjutan yang ditandai dengan meningkatnya nilai RB dari 66,33 pada tahun 2021.
Untuk hasil capaian Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Gorontalo dan Kab/Kota sampai saat ini masih menunggu hasil evaluasi KemenPAN-RB dan kita semua berharap bahwa akan terjadi peningkatan yang cukup signifikan terhadap hasil IRB tersebut tandasnya.
“Saya berharap seluruh perangkat daerah Pemerintah Provinsi Gorontalo mengambil peran dalam peningkatan indeks reformasi birokrasi baik melalui implementasi kebijakan RB general sehingga berdampak pada capaian RB tematik. Begitu pula untuk Bagian Organisasi Setda Kab/Kota dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance)”.
Sebelumnya Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Gorontalo Sri Wahyuni D Matona dalam pengantarnya mengatakan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi yang dilaksanakan hari ini untuk membangun komitmen dalam rangka mewujudkan implementasi Reformasi Birokrasi sesuai isu strategis Pemerintah Provinsi Gorontalo melalui program penataan organisasi yang meliputi fasilitasi kelembagaan dan analisis jabatan, fasilitasi reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja, pengelolaan tatalaksana pemerintahan serta fasilitasi peningkatan pelayanan publik demi terwujudnya penataan organisasi perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran, mengimplementasikan RB kategori baik, serta meningkatkan Nnilai SAKIP dengan Kategori Baik (BB). (mcgorontaloprov/vivi/ian)