Papua Barat Daya Gelar Rakor Program Paitua Tahun 2024

Raja Ampat, InfoPublik - Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya melalui Sekretariat Bersama (Sekber) melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) terkait penyelenggaraan Program Perlindungan Hari Tua atau Program Paitua Tahun Anggaran 2024 yang berlangsung di salah satu hotel di Kota Sorong, Senin, (29/1/2024).

Program Paitua merupakan salah satu program unggulan dan prioritas provinsi Papua Barat Daya dibawah Pj. Gubernur, Dr. Drs.Mohammad Musa’ad, M.Si. untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat Papua Barat Daya yang berusia 65 tahun ke-atas yang tersebar di satu kota dan 5 kabupaten.

Program Paitua ini sudah dilaunching dan dilaksanakan pada tahun 2023 dan tahun 2024 merupakan tahun kedua implementasi progam di provinsi pintu masuk tanah Papua tersebut. 

“Untuk mengawali pelaksanaan pada tahun ke-2 ini maka dilaksanakan rapat koordinasi antara stakeholder pengampu program sebagai evaluasi pelaksanaan tahun 2023 serta pembahasan persiapan pelaksanaan tahun 2024,” ujar Pj. Sekda Papua Barat, Ir. Edison Siagian, ME.

Rakor tersebut dihadiri  sejumlah pejabat Provinsi Papua Barat Daya yang tergabung dalam Tim Sekretariat Bersama (Sekber) Provinsi antara lain Inspektur, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Inovasi Daerah, Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan  Perempuan dan Perlindungan Anak, Kadis Kominfo, dan Kadis Kesehatan Provinsi Papua Barat Daya serta beberapa kepala bagian di Sekda Papua Barat Daya.

Selain itu juga dihadiri Tim Sekber Kabupaten Kota yang terdiri dari Kepala Bappeda, Kepala BPKAD, kadis Sosial, Kadis Dukcapil, kadis Kominfo dan Kadis Kesehatan kabupaten/kota di Papua Barat daya.

Kepala Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik Raja Ampat, Frits Feliks Dimara, S.PT, MM yang menghadiri kegiatan tersebut saat ditemui di Waisai, Ibukota Kabupaten Raja Ampat, Selasa, (30/1/2024) menjelaskan rakor tersebut merupakan suatu evaluasi bersama terkait pelaksanaan Program Paitua tahun 2023, baik terkait data penerima maupun persoalan yang dihadapi sehingga menjadi masukan untuk implementasi Program Paitua tahun 2024.

“Rakor tersebut sebagai bentuk evaluasi pelaksanaan program sehingga pada tahun 2024 ini akan berjalan lebih baik lagi,” ujar Frits Feliks Dimara, S.PT, MM yang juga salah satu anggota Sekber Program Paitua Kabupaten Raja Ampat

Dirinya mengakui program Paitua yang merupakan salah program unggulan Penjabat Gubernur Papua Barat Daya tersebut sangat strategis dan memberi dampak langsung kepada masyarakat, khususnya masyarakat berusia lanjut.

“Program ini sangat baik karena memberi manfaatkan kepada masyarakat kita yang berusia lanjut,” ujarnya.

Sementara itu, Alfred Ridho Sune. SE, MM Selaku Kepala Bidang Sosbud dan Pengembangan SDM, Bappeda Raja Ampat dan juga anggota Sekber Paitua Raja Ampat mengakui pada tahun 2024, ada penambahan data penerima program paitua, hanya saja dirinya belum menjelaskan secara rinci jumlahnya.

“Nanti tim Sekber akan turun ke lapangan lagi,” ujar Ridho.

Program Paitua bekolaborasi pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat Daya, dimana provinsi menganggarkan dana sebesar Rp150.000/bulan/per orang. Sedangkan  kabupaten/kota sebesar  Rp100.000 sehingga total yang diterima peserta adalah sebesar Rp250.000 perorang/bulan. (Petrus Rabu/MC.Kab.Raja Ampat)