: Pemkab PPU Bersinergi dengan OIKN, KPU, dan Bawaslu Siapkan Penyelenggaraan Pemilu 2024 Di IKN
Oleh MC KAB PENAJAM PASER UTARA, Rabu, 10 Januari 2024 | 18:16 WIB - Redaktur: Kusnadi - 71
Penajam, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Penajam Paser Utara (PPU) menggelar rapat koordinasi (rakor) bersama dengan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN), Komisi Pemilihan Umum (KPU) PPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU mengenai rencana penyelenggaraan Pemilu 2024 di IKN. Penjabat (Pj) Bupati PPU Makmur Marbun memimpin langsung rakor tersebut di ruang rapat Kantor Bupati PPU, Rabu (10/1/2024) siang. Rakor diselenggarakan guna memfasilitasi terpenuhinya hak suara para pekerja di IKN yang mana hilir mudik pekerja IKN terbilang cukup tinggi.
Makmur saat ditemui usai rapat menyampaikan pemilu merupakan salah satu tugas penting dari negara yang juga dibebankan ke kepala daerah dan pihak terkait. Untuk itu, Pemkab PPU bersama dengan pihak terkait berusaha untuk mempercepat dan memfasilitasi apa saja yang bisa diupayakan bersama agar pemilu di IKN dapat berjalan dengan lancar.
“Nah, sekarang dengan OIKN. Karena di sana banyak tenaga pekerja yang ada di sana, yang kemungkinan besar sebagian pada saat nanti pemungutan suara ada berada di sana. Itu yang kita lihat berapa (jumlah pekerja), supaya kita menyiapkan dengan KPU dan Bawaslu terkait surat suara, sarana prasarana, dan lainnya,” ucapnya.
Ia menyebut rapat persiapan pemilu di IKN sudah beberapa kali dilakukan dan saat ini sudah mencapai titik terang. Pemkab PPU bersama dengan OIKN, KPU PPU, dan Bawaslu PPU akan membuat tim terpadu untuk mendata jumlah pekerja yang saat pemilu nanti berada di IKN.
“Jadi nanti kita tau apa perlu surat suara ditambah, TPS ditambah. Ini kan jangan sampai, isu ini nanti dibawa ke yang tidak bagus,” jelasnya.
Sekretaris OIKN Achmad Jaka Santos Adiwijaya menyampaikan komitmennya dalam bersinergi dengan Pemkab PPU untuk penyelenggaraan pemilu.
“Kami siap bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk mencapai tujuan bersama, yakni pembangunan IKN yang berkualitas dan penyelenggaraan pemilu yang transparan,” ucapnya.(Nis/*DiskominfoPPU)