Pj. Bupati PPU Panggil Pertamina dan Para Agen LPG Rapat Koordinasi Distribusi LPG 3 Kg

Penajam, InfoPublik - Terjadinya kelangkaan tabung gas LPG di sejumlah wilayah Indonesia termasuk di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) akhir-akhir ini menjadi perhatian serius di lingkungan masyarakat. 

Menyikapi persoalan ini, Pj Bupati PPU Makmur Marbun langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah agen dan pangkalan LPG di wilayah PPU, Minggu (7/1/2024).

Tujuan sidak tersebut adalah untuk memastikan bahwa agen dan pangkalan LPG tidak melakukan penimbunan tabung gas LPG dalam jumlah besar, dan juga memastikan ketersediaan LPG disetiap agen dan pangkalan.

Dari hasil sidak yang dilakukan, Makmur Marbun mendapati bahwa beberapa agen LPG yang ada di PPU terjadi kekosongan dan kecendrungan dalam pengiriman ke pangkalan berkurang, sehingga masyarakat menjadi sulit untuk memperolah LPG.

Untuk mengatasi permasalahan ini segera, Makmur Marbun memanggil dan mengajak rapat PT. Pertamina Patra Niaga Balikpapan yang diwakili oleh Executive GM C&T Reg Kalimantan Alexander Susilo.

Turut hadir Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Nicko Herlambang, Asisten III Bidang Administrasi Umum Ahmad Usman, Kadis KUKMPerindag Saidin, Kepala Satpol PP Margono Hadi Sutanto, Kadis Perhubungan Andi Singkeru, BPBD, Kabag Ekonomi dan para pimpinan agen penyalur LPG yang berada di PPU.

Dalam arahannya Makmur Marbun menyampaikan saat ini PPU terjadi kekosongan LPG sehingga, menyulitkan masyarakat. "Saya ingin yang mempunyai kewenagan terutama Pertamina bisa segera mengatasi permasalahan ini. Dan saya ingin Malam ini kekosongan gas di PPU harus segera diselesaikan, kami dari pemerintah akan membantu menyiapkan personel dan kendaraan untuk membantu," terang Makmur.

Makmur minta kuota LPG di PPU harus ditambah, kuota LPG yang diberikan PPU jangan hanya dilihat dari berdasarkan jumlah penduduk, karena PPU saat ini sedang tumbuh dan berkembang terutama dengan adanya penambahan jumlah penduduk dari pekerja IKN.

Dia menambahkan ini juga harus dipertimbangkan dan menjadi perhitungan, karena ini akan berdampak dengan meningkatnya penggunaan LPG di PPU.

“Saya ingin dilakukan langkah - langkah strategis agar skema distribusi bisa lebih ringkas dan tepat sasaran sehingga menghindari kekosongan dalam jangka waktu lama termasuk skema distribusi dari SPBE (Stasiun Pengisian Bulk Elpiji) ke agen hingga pangkalan," pinta Makmur.

Lebih lanjut dia juga meminta untuk meningkatkan pengawasan distribusi gas LPG dan melakukan sosialisasi kepada para agen dan pangkalan jika dalam penyaluran gas terutama LPG 3 kg terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan.

"Jika telah dilakukan sosialisasi dan pengawasan namun tetap membandel kita harus beri sanksi," tegasnya. (Wan/*Diskominfo)