- Oleh MC KOTA JAMBI
- Senin, 25 November 2024 | 08:44 WIB
: Penjabat Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih Pimpin Rakor TPID Kota Jambi
Oleh MC KOTA JAMBI, Rabu, 3 Januari 2024 | 17:23 WIB - Redaktur: Juli - 230
Jambi, InfoPublik - Kota Jambi Desember 2023, mengalami inflasi "month to month" (mtm) sebesar 0,25 persen, "year on year" (yoy) sebesar 3,72 persen, dengan Indeks Harga Konsumen sebesar 118,66.
Dibanding November, inflasi Kota Jambi pada Desember 2023 mengalami penurunan.
Hal tersebut mengemuka saat Penjabat (Pj) Wali Kota Jambi, Sri Purwaningsih mengikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi Daerah secara virtual pada Rabu (3/1/2024).
Turut hadir dalam rapat tersebut Sekretaris Daerah Kota Jambi, H. A. Ridwan, seluruh Staf Ahli Wali Kota Jambi, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kota Jambi, Amirullah, Kasi Datun Kejari, Reskrim Polresta Jambi, Kepala BPS Kota Jambi, Perum Bulog, OPD, dan Kabag Teknis Pengendalian Inflasi Kota Jambi.
Disebutkan, dari 90 kota se-Indonesia yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK), Kota Jambi berada pada peringkat 19 se-Indonesia. Inflasi Kota Jambi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks harga pada 5 kelompok pengeluaran, yaitu : kelompok makanan minuman dan tembakau sebesar 0,53 persen, kelompok kesehatan sebesar 0,38 persen, kelompok transportasi sebesar 0,45 persen, kelompok informasi komunikasi dan jasa keuangan sebesar 0,08 persen, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 0,43 persen.
"Alhamdulillah dari apa yang disampaikan Pak Mendagri, inflasi November yang lalu Kota jambi masuk 10 besar inflasi tertinggi dan pagi ini Kota Jambi tidak masuk ke dalam 10 kota besar tertinggi. Jadi kerja keras dari Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kota Jambi membuahkan hasil," ujar Sri Purwaningsih di hadapan awak media.
Pj. Wali Kota Jambi itu juga memberi instruksi khusus agar 11 langkah konkret upaya pengendalian inflasi di Kota Jambi, pada 2024 kembali dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, sehingga dapat membantu perekonomian daerah dan menjaga daya beli masyarakat di Kota Jambi
"Kami tegaskan dalam forum tadi bahwa penurunan angka inflasi di Kota Jambi ini jangan membuat kita lengah. Tetapi terus kita harus bekerja keras, karena target kita harus di bawah rata rata nasional, harus di angka 2,5 target kita, dan tadi disampaikan juga kepada seluruh kepala dinas yang sudah menyiapkan dalam rencana kerja anggarannya, untuk segera mengimplementasikan program-program kerja yang sudah disusun mulai dari Disperindag, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, kemudian Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja Koperasi UMKM, itu tadi sudah kita minta untuk segera Januari ini gaspooll sampai dengan triwulan pertama supaya menghadapi Ramadan, hari raya nanti kita tidak mengalami gejolak harga atau inflasi di Kota Jambi tetap terkendali," jelasnya.
Lebih lanjut, selain rutin melaksanakan rapat koordinasi mingguan bersama Mendagri, maupun secara internal dalam rangka evaluasi sekaligus akselerasi terhadap upaya pengendalian inflasi, Sri juga sampaikan bahwa Tim Percepatan Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Jambi juga membentuk Satuan Tugas Khusus, dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan komoditas pokok masyarakat yang berada di berbagai pasar di Kota Jambi.
"Intervensi pasar juga dilakukan oleh Pemerintah Kota Jambi sejak beberapa waktu lalu, melalui kegiatan operasi pasar, gelar pangan murah, maupun subsidi terhadap selisih harga beli dan jual ditangan pedagang, agar harga yang diterima masyarakat adalah harga yang terjangkau. Tentunya kami akan terus melakukan pengawasan melekat di pasar," tegasnya.
Sri juga menyampaikan, Pemerintah Kota Jambi, melalui TPID Kota Jambi telah menyusun berbagai rencana strategis upaya pengendalian inflasi Kota Jambi. Rencana strategis tersebut akan dilaksanakan dalam berbagai aksi dan langkah kongkrit jangka pendek maupun jangka menengah.
Langkah konkret tersebut di antaranya :
1. Mengoptimalkan kembali Toko TPID Kota Jambi yang berlokasi di Pasar Talang Banjar (kolaborasi dan kerja sama dengan Bulog Kanwil Jambi dan KPN-KPKJ). Optimalisasi bertujuan untuk intervensi dan pengendalian harga pasar terhadap penyediaan bahan pokok penting penyumbang inflasi di Pasar Talang Banjar (Beras, Cabai, Minyak, dsb). Toko TPID Kota Jambi ini juga bertujuan untuk menampung komoditas hasil panen petani Kota Jambi yang melakukan kegiatan pertanian skala kecil hingga besar (misalnya petani cabai, beras, dsb), dan juga meyakinkan petani, ada kepastian tempat untuk penjualan/pasar komoditas hasil pertanian petani, sehingga petani terus termotivasi untuk melakukan pertanian holtikultura di Kota Jambi.
2. Bantuan Transportasi bagi pelaku Transportasi Online/Ojek Online (yang dikelola oleh KPN-KPKJ). Ojek online ini akan melayani antar jemput siswa SMP di Kota Jambi. Upaya ini juga dalam rangka mendukung kebijakan Pemkot Jambi melarang anak sekolah membawa motor/kendaraan ke sekolah.
3. Gerakan Payo Menanam Cabai yang dirangkai dengan penyerahan bantuan bibit cabai dalam polybag. Kegiatan ini sebagai langkah antisipasi memenuhi kebutuhan pasokan menjelang Ramadan dan Idul Fitri 1445 H/2024 (Dilaksanakan Januari 2024), pada Maret dan April akan dilaksanakan panen perdana gerakan tersebut. Pemkot Jambi juga akan mengidentifikasi dan memetakan lahan potensial untuk gerakan payo menanam.
4. Sidak Satgas Pangan akan dilaksanakan setiap minggu/pekan, menyasar gudang, pasar tradisional dan ritel modern dan bertujuan untuk memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan di Kota Jambi. Kegiatan akan dilaksanakan selama 2024.
5. Gerakan Pangan Murah secara rutin akan dilaksanakan, terutama menjelang Idulfitri 1445 H
6. Operasi Pasar Murah, dilaksanakan setiap pekan, sebagai upaya intervensi dan stabilisasi harga pangan di pasar.
7. Bantuan sosial bagi masyarakat miskin ekstrem, maupun bantuan peralatan usaha bagi UMKM akan terus dilaksanakan.
8. Kerja sama antardaerah, untuk mengimplementasikan perjanjian kerja sama terhadap MoU yang telah dilaksanakan sebelumnya, terkait kontinuitas rantai pasokan distribusi komoditas bagi Kota Jambi.
8. Penguatan sinergisitas dengan Pemerintah Provinsi Jambi dan stakeholder lainnya (Bank Indonesia, Bulog, BPS, Kab/Kota lain se-Provinsi Jambi), untuk membangun kolaborasi dan kerja sama dalam upaya pengendalian inflasi di Kota Jambi. (MC Kota Jambi/Hendra/Abu Bakar)