Pemkab Gelar Rakor Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Probolinggo, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) menggelar rapat koordinasi (rakor) Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) 2023 di Hotel Aria Gajayana Malang, Jum’at dan Sabtu (8-9/12/2023).

Kegiatan yang diikuti oleh Perangkat Daerah terkait pengampu kemiskinan 2024 sejumlah 17 PD dan satu puskesmas (Tongas) ini dibuka oleh Penjabat (Pj) Bupati Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto dan Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan paparan program penanggulangan kemiskinan oleh Kepala Perangkat Daerah yang dipimpin oleh Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Effendi menyampaikan berdasar Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolingggo Tahun 2024, tema pembangunan Kabupaten Probolinggo 2024 yaitu Menurunkan Kemiskinan dan Meningkatkan Kualitas SDM dalam Suasana Masyarakat Yang Harmonis, Setara, Aman dan Tenteram.

”Prioritas pembangunan daerah yang menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, yaitu mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat layanan infrastruktur berkelanjutan, pengurangan kawasan permukiman kumuh, pemerataan akses terhadap sanitasi dan air bersih, memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita stunting, penguatan peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta meningkatkan ketahanan daerah,” ujarnya.

Menurut Sjaiful, ada analisa kondisi permasalahan daerah yang sangat erat terkait dengan kemiskinan meliputi kemiskinan ekstrim, AKI dan AKB, stunting, TBC, angka rata-rata lama sekolah, pertumbuhan ekonomi dan inflasi.

“Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan hasil tagging SIPD-RI terkait penganggaran kemiskinan tahun 2024 senilai Rp 302.646.128.182 yang terdistribusi di 17 Perangkat Daerah dan 33 puskesmas serta menyampaikan paparan penganggaran Perangkat Daerah untuk mendukung kemiskinan tahun 2024,” jelasnya.

Sementara Pj Bupati Probolinggo Ugas Irwanto mengatakan berdasar hasil Susenas bulan Maret 2023, angka kemiskinan reguler di Kabupaten Probolinggo mengalami kenaikan 0,07 % atau bertambah 1.790 jiwa dibanding 2022.

“Artinya,2022 angka kemiskinan sebesar 17,12% menjadi 17,19% di tahun 2023. Tahun 2022 jumlah penduduk miskin 2022 sejumlah 203.230 jiwa menjadi 205.020 jiwa.Kondisi ini menempatkan posisi Kabupaten Probolinggo menempati urutan nomor 4 terbesar se-Jawa Timur, dibawah Sumenep (18,7%), Bangkalan (19.35%) dan Sampang (21,76%),” katanya.

Ugas menekankan data kemiskinan ekstrem 2022 sebesar 13,18% atau sejumlah 37.740 orang dan menempati urutan 5 terbesar se-Jawa Timur, dibawah Bangkalan (3,81%), Lamongan (4,61%), Tuban (5,16%) dan Sumenep (6,41%). Target nasional 2024 kemiskinan ekstrem 0%.

“Berdasar data BPS tahun 2022, capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo masih sebesar 6,13 tahun dibawah rata-rata provinsi yang sebesar 8,03 tahun dan menempati urutan 35 terendah se-Jawa Timur,” jelasnya.

Menurutnya, periode Januari hingga Juni 2023, jumlah kematian bayi sebanyak 119 bayi dan merupakan nomor 2 tertinggi se-Jawa Timur. Sampai dengan 30 September 2023 sudah mencapai 171 kematian bayi, dengan tempat kematian terbanyak di rumah sakit wilayah Kabupaten Probolinggo sebanyak 125 bayi. Puskesmas dengan kematian bayi terbanyak adalah Puskesmas Sumberasih, Dringu, Krucil, Leces, Jabungsisir, Kraksaan dan Krejengan.

“Periode Januari hingga Juni 2023, jumlah kematian ibu terlaporkan sebanyak 15 kematian dan merupakan nomor 2 tertinggi se-Jawa Timur. Data prevalensi stunting (berdasarkan bulan timbang Agustus) sebesar 12,77% atau 9.147 bayi. Wilayah kerja puskesmas stunting terbanyak adalah Puskesmas Kotaanyar, Jabungsisir, Banyuanyar dan Krucil,”lanjutnya.

Pj Bupati Ugas menerangkan untuk kasus TBC yang diketemukan tahun 2023 hingga bulan Nopember 2023 sebesar 1.964 kasus. Tertinggi temuan TBC di Puskesmas Tongas, Condong, Bantaran dan Kuripan. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Probolinggo lebih rendah (lebih baik) dibanding rerata Provinsi Jawa Timur dan rerata nasional.

“TPT tahun 2022 sebesar 3,25%, dan menempati urutan 5 kab/kota terkecil se-Jawa Timur dan mengalami tren turun dibanding tahun 2021 dan 2022 yaitu sebesar 4,55% dan sebesar 4,86%,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menegaskan inflasi masih sangat labil, berdasarkan data BPS inflasi bulanan pada bulan Oktober angka inflsi Kabupaten Probolinggo sebesar 0,22 diatas Provinsi Jawa Timur 0,20.

“Diakui atau tidak, inflasi sangat menentukan daya beli akan kebutuhan pokok, khususnya ketercukupan makanan masyarakat, sehingga ini akan menentukan tingkat pembiayaan hidup dan penentuan garis kemiskinan,” tambahnya.

Berdasar data terang Pj Bupati Ugas, inflasi tertinggi tahun 2023 di Kabupaten Probolinggo terjadi di bulan Maret dan April sebesar 0,42 dan 0,46 dan itu dampak dari bulan Puasa dan Hari Raya Idul Fitri. Berdasar data trens inflasi akan terjadi di bulan Desember, sebagaimana trens tahun 2021 (0,78) dan 2022 (0,66) yang sangat tinggi yaitu menghadapi Nataru. Karena itu antisipasi mulai saat ini terkait lonjokan harga di bulan Desember 2023.

“Alhamdulillah, pertumbuhan ekonomi menunjukkan trens naik sejak pasca Covid-19 di tahun 2021 mencapai 3,35% dan tahun 2022 mencapai 4,52%. Walaupun masih dibawah provinsi (5,34%) dan nasional (5,11%),” tegasnya.

Pj Bupati Ugas menjelaskan bahwa sub kegiatan untuk penghapusan kemiskinan ekstrim sudah ditentukan atau di tagging oleh Kemendagri melalui aplikasi SIPD-RI. Sehingga pemerintah pusat sudah mengetahui berapa yang telah direncanakan anggaran kemiskinan ekstrim di masing-masing daerah.

“Anggaran kemiskinan yang telah ditagging di SIPD-RI untuk 2024 sebesar Rp 302.646.128.182. yang tersebar di 17 Perangkat Daerah dan 33 puskesmas. Didalam tagging itu juga sudah dipilah sub kegiatan dengan strategi pengentasan kemiskinannya. Yaitu pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan dan meminimalkan wilayah kantong kemiskinan,” tambahnya. (MC Kab Probolinggo/wan/son/eyv)