Bupati Endi: Isu Situasi Perubahan Iklim Menjadi Isu Bersama Mencari Solusi

Labuan Bajo, InfoPublik - Menghadapi situasi perubahan iklim bukan saja di Kabupaten Manggarai Barat tapi diberbagi belahan dunia, dan ini menjadi isu bersama. 

Hal tersebut disampaikan Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi secara resmi membuka kegiatan seminar Nasional Pembangunan berketahanan Iklim yang dilaksanakan di aula kantor Bupati Manggarai Barat Jumat (8/12/2023).

"Oleh karena itu semua pihak dituntut untuk mencari solusi untuk menjaga ketahanan iklim," lanjut Endi.

Menurut Endi, pemerintah kabupaten sendiri diakuinya sebagai bentuk untuk menjaga kelestarian lingkungan melalui petunjuk teknis Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) di Manggarai Barat wajib mengalokasikan anggaran dengan program ketahanan pangan dengan subkegiatan desa wajib mengalokasikan dana desa untuk menanam bambu.

"Tentu ini tidak sekedar program. Namun lebih dari itu sebagai sebuah gerakan," katanya.

Upaya penanaman bambu, lanjut Endi, di Manggarai Barat sebagai bentuk upaya untuk menciptakan lingkungan penuh keteduhan, kesejukan dan harapannya semakin banyak tanaman pohon bambu, akan semakin banyak sumber mata air.

Sebagai sebuah gerakan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat telah melakukan kerja sama dengan gereja Keuskupan Ruteng, untuk mencanangkan menanam bambu 500 ribu di Manggarai Barat. Dan hingga saat ini, niat itu sudah mulai dilaksanakan sebanyak 63 ribu anakan bambu telah di tanam di berbagai lokasi.

"Setiap desa di Manggarai Barat sudah menyiapkan anggaran melalui APBDes sebesar Rp15 juta, untuk program ketahanan pangan. Uang ini dimanfaatkan untuk memobilisasi anakan bambu dari lokasi pembibitan ke lokasi di mana akan ditanam yang disediakan secara gratis," ujarnya. 

Dirinya berpesan dalam Seminar Nasional berketahanan iklim sebagai forum yang bisa menjawab tantangan perubahan iklim, sebab kalau tidak ditanggapi dengan baik, maka Destinasi Pariwisata Super Prioritas Labuan Bajo dan kebesaran Manggarai Barat sebagai potensi pertanian akan sirna.

Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Perencana Pembangunan Daerah (Bapeda) Kabupaten Manggarai Barat Antonius Petrus Rasyid menginformasikan, bahwa Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama Pemkab Manggarai dan Pemkab Manggarai Timur, telah membuat dokumen Perjanjian Kerja Sama (PKS), sebagai upaya untuk mengantisipasi terjadinya perubahan iklim.

"Isu perubahan iklim, tiga kabupaten se-Manggarai raya, telah membuat PKS dan telah menyepakati pembentukan sekretariat bersama dan dilanjutkan pembuatan dokumen perencanaan di masing-masing kabupaten," ujar Kaban Antonius.

Dijelaskanya, salah satu butir kesepakatan dalam PKS, setiap kabupaten akan membentuk kelompok kerja (Pokja) yang akan berfungsi sebagai lembaga yang akan memastikan pembangunan berketahanan iklim, dan memastikan apakah anggaran sudah terintegrasi dalam dokumen penganggaran pada masing-masing kabupaten.

Dikatakannya, ketersediaan anggaran untuk sekretariat bersama yang ada di setiap kabupaten ini penting, untuk memastikan agar Pokja setiap kabupaten akan berfungsi dan bertugas.

"Untuk memastikan bahwa isu pembangunan berketahanan iklim akan masuk dalam dokumen perencanaan pada masing-masing kabupaten," katanya.

Tim IKP MC Manggarai Barat (Frument/Yanti)