Disperpusip Jatim Paparkan Aplikasi Pendataan Perpustakaan Berbasis Wilayah

: Sosialisasi Perpustakaan Khusus oleh Disperpusip Jatim, di Surabaya, Kamis (7/12/2023). Foto : MC Jatim


Oleh MC PROV JAWA TIMUR, Kamis, 7 Desember 2023 | 20:27 WIB - Redaktur: Tobari - 12


Surabaya, Infopublik – Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Jawa Timur (Disperpusip Jatim) mengadakan kegiatan sosialisasi perpustakaan khusus kepada seluruh perangkat daerah Pemprov Jatim, di Surabaya, Kamis (7/12/2023).

Salah satu materi yang dipaparkan pada sosialisasi tersebut adalah, tentang aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah, untuk mendapatkan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP). 

Materi disampaikan oleh, Pustakawan Ahli Muda Disperpusip Jatim, Nurul Fadillah. Saat ditemui, Ia menyampaikan, NPP adalah kode identitas pada setiap unit perpustakaan di seluruh Indonesia di bawah koordinasi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Perpusnas RI), yang ditetapkan berdasarkan kode area provinsi, kabupaten/kota, dan kode unik untuk semua perpustakaan. 

“NPP ini seperti halnya kita mempunyai ID Card, atau NIK. Nah, perpustakaan juga seperti itu, mereka mempunyai Nomor Pokok Perpustakaan atau NPP. Seperti NIK, NPP pada perpustakaan tidak ada masa berlakunya ataupun perpanjangan masa berlaku,” jelas Nurul. 

Lebih lanjut, Nurul menerangkan, dulu sistem pendataan perpustakaannya didatangi satu per satu, berbeda dengan sekarang pendataan jadi lebih mudah melalui online, yakni dengan aplikasi milik Perpusnas RI yang bisa diakses di website https://data.perpusnas.go.id .

“Tujuan aplikasi ini adalah untuk mendata semua jenis perpustakaan yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Jawa Timur,” terangnya. 

Di Provinsi Jawa Timur sendiri, Nurul menyebutkan, kondisi perpustakaan yang sudah memiliki NPP pada tahun 2023 ini, ada 11.596 atau sekitar 63% dari jumlah keseluruhan perpusatakaan yang ada di Jawa Timur yakni 18.398. 

“Sehingga tinggal sejumlah 6.802 atau sekitar 37% lagi yang belum ber-NPP. Makanya ini kita kejar agar semua perpustakaan di Jawa Timur dapat memiliki NPP. Namun Alhamdulillah, Jawa Timur ini termasuk tinggi dalam ranking pendataan ini, jadi istilahnya banyak pengelola perpustakaan yang sadar mendaftarkan perpustakaannya dan mendapatkan NPP,” sebut Nurul. 

Nurul mengungkapkan, aplikasi pendataan perpusatakaan berbasis wilayah ini selalu diperbarui karena datanya bersifat real time. Maka dikatakannya, kepada seluruh petugas perpustakaan wajib mendaftarkan perpusatakaannya ke aplikasi tersebut, supaya perpustakaannya dapat terdata di Perpusnas RI. 

“Kalau semua sudah terdata dan terpenuhi pasti kita harus memutakkhirkan data. Walaupun semuanya sudah punya NPP, tiap hari data pada perpustakaan harus di up date data. Kalau ada perpustakaan baru, dipersilahkan mendaftarkan perpustakaannya di aplikasi ini,” ungkapnya. 

Selain untuk mendapatkan NPP, Nurul menjelaskan, pada aplikasi pendataan perpustakaan ini juga bisa melakukan simulasi perpustakaan untuk diketahui apakah perpustakaannya sudah berstandar nasional atau belum.

“Di aplikasi ini ada fitur simulasi Standar Nasional Perpustakaan atau SNP melalui fitur itu, dapat diketahui apakah perpusatakaannya sudah berstandar nasional atau tidak,” jelas Nurul. 

Nurul menuturkan, apabila sudah diketahui dari simulasi tersebut ternyata perpustakaannya belum sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan (SNP), itu menjadi tugas pustakawan agar ditingkatkan kinerjanya menjadi sesuai dengan SNP. 

“Tugas dan fungsi aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah ini, pertama mendata agar perpustakaan terdata dan terdaftar, kedua agar pepustakaan mendapatkan NPP, dan ketiga, untuk simulasi agar mengetahui perpustakaan yang dimiliki apakah sudah SNP. Jadi, fitur simulasi ini adalah salah satu fungsi dari aplikasi tersebut,” tuturnya. 

Melalui materi yang dipaparkannya, kepada petugas perpustakaan, Nurul berharap,  agar selalu mengecek di website aplikasi pendataan perpustakaan berbasis wilayah tersebut, meski sudah memiliki NPP atau belum. 

“Nah, masing-masing perpustakaan walaupun sudah mempunyai NPP atau belum, itu petugasnya harus mendaftar di aplikasi dan mempunyai akun user terlebih dahulu, agar bisa mengedit data dan mendapatkan nomor pokok perpustakaan di aplikasi ini,” pungkas Nurul. 

Diketahui, sosialisasi perpustakaan khusus ini diikuti oleh seluruh perangkat daerah atau OPD di lingkungan Pemprov Jatim. Turut hadir pula beberapa pembicara lain dalam sosialisasi, diantaranya, Pustakawan Ahli Utama Perpusnas RI Denni Kurniadi, Pustakawan Madya Disperpusip Jatim Sugeng Wahyu Ariyadi, Pustakawan Ahli Pertama Disperpusip Jatim Norma Imamah, dan Pustakawan Ahli Madya Disperpusip Jatim Sri Purwati Asep. (MC Jatim/ida-vin/toeb) 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Rabu, 28 Februari 2024 | 18:34 WIB
DPRD Harap Pemprov Jatim Perbanyak Titik Operasi Pasar
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Rabu, 28 Februari 2024 | 18:39 WIB
Waka Polres Pamekasan Kunjungi Lokasi TMMD Ke-119 Kodim 0826
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Rabu, 28 Februari 2024 | 18:41 WIB
Pj Bupati Pamekasan Jalan Kaki Pantau Progres TMMD ke 119
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Rabu, 28 Februari 2024 | 18:44 WIB
Program Non-Fisik TMMD ke-119 Beri Pelatihan Membatik Warga Pasuruan
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Rabu, 28 Februari 2024 | 17:49 WIB
Program Rutilahu TMMD, Petani Pasuruan Dibangunkan Rumah Layak Huni
  • Oleh MC PROV JAWA TIMUR
  • Rabu, 28 Februari 2024 | 17:52 WIB
UB Gelar Brawijaya Book Fair 2024