Bapelitbangda Probolinggo Gelar Harmonisasi Kebijakan Pembangunan Daerah Penyusunan APBDes 2024

Probolinggo, InfoPublik - Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo menggelar harmonisasi kebijakan pembangunan daerah dengan kewenangan desa dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) 2024 di Auditorium Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Rabu (7/12/2023).

Kegiatan yang dibuka oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto ini diikuti oleh 365 orang peserta terdiri dari Perangkat Daerah terkait pengampu isu trategis pembangunan daerah 2024 serta Camat dan Sekretaris Desa (Sekdes) se-Kabupaten Probolinggo.

Selama kegiatan mereka mendapatkan materi tentang perencanaan pembangunan daerah tahun 2024 dari Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, pedoman umum penyusunan APBDesa tahun 2024 dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Probolinggo dan pengawasan Dana Desa dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo.

Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Heri Sulistyanto mengatakan amanah Permendes PDTT Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa menyampaikan bahwa tujuan pembangunan desa adalah dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa.

“Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah. Diperlukan sinergitas agar kebijakan pembangunan antara kabupaten dengan desa dapat searah, se focus dalam menjawab isu strategis daerah. Camat selaku pelaksana verifikasi APBDesa diharapkan memberi arahan kepada tim, agar sinergitas kebijakan pembangunan antara kabupaten dengan desa dapat terlaksana dengan baik,” katanya.

Menurut Pj Sekda Heri, kebijakan pembangunan yang perlu mendapat perhatian yang
memungkinkan disinergikan dengan kegiatan pelaksanaan pembangunan desa meliputi isu kemiskinan, isu memperkuat layanan infrastruktur, isu kawasan permukiman kumuh dan pemerataan akses terhadap sanitasi dan air bersih, isu ketahanan ekonomi, isu pendidikan, isu AKI dan AKB, isu penguatan peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan dan isu ketahanan daerah.

“Kegiatan ini sangat penting dalam rangka menyelaraskan, tinggal desa mempertajam dengan APBDesa. Paling tidak ada isu nasional yang harus kita laksanakan seperti kemiskinan ekstrim. Kebijakan di Kabupaten Probolinggo tanpa didukung oleh desa tentunya tidak akan maksimal. Pendamping desa harus berupaya agar perencanaan di desa desa selaras dengan Kabupaten Probolinggo,” tegasnya.

Sementara Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo M. Sjaiful Effendi menyampaikan berdasar Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Probolingggo Tah2024, tema pembangunan Kabupaten Probolinggo tahun 2024 yaitu menurunkan kemiskinan dan meningkatkan kualitas SDM dalam suasana masyarakat yang harmonis, setara, aman dan tenteram.

“Adapun prioritas pembangunan daerah yang menjadi kebijakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo diantaranya mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan, memperkuat layanan infrastruktur berkelanjutan, pengurangan kawasan permukiman kumuh, pemerataan akses terhadap sanitasi dan air bersih, memperkuat ketahanan ekonomi, peningkatan angka rata-rata lama sekolah, penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan balita stunting, penguatan peran pengarusutamaan gender dalam pembangunan serta meningkatkan ketahanan daerah,” ujarnya.

Sjaiful menjelaskan periode Januari hingga Juni 2023, jumlah kematian bayi sebanyak 119 bayi dan merupakan nomor 2 tertinggi se-Jawa Timur. Sampai dengan 30 September 2023 sudah mencapai 171 bayi dengan tempat kematian terbanyak di rumah sakit wilayah Kabupaten Probolinggo sebanyak 125 bayi dan puskesmas dengan kematian bayi terbanyak adalah Puskesmas Sumberasih, Dringu, Krucil, Leces, Jabung Sisir, Kraksaan dan Krejengan.

“Untuk AKI, periode Januari hingga Juni 2023, jumlah kematian ibu sebanyak 15 ibu dan merupakan nomor 2 tertinggi se-Jawa Timur. Selanjutnya, Angka Harapan Hidup (AHH) tahun 2021 (67,36 tahun) dan urutan 37 kab/kota dan tahun 2022 (67,78 tahun) dan urutan 37 kab/kota,” jelasnya.

Untuk stunting terang Sjaiful, data prevalensi stunting (berdasarkan bulan timbang Agustus) sebesar 12,77% atau 9.147 bayi. Wilayah kerja puskesmas stunting terbanyak adalah Kotanyar, Jabungsisir, Banyuaanyar dan Krucil. Untuk kasus TBC yang ditemukan 2023 hingga bulan Nopember 2023 sebesar 1.964 kasus. Tertinggi temuan TBC di Puskesmas Tongas, Condong, Bantaran dan Kuripan. Sementara untuk kasus DBD menjadi kasus tertinggi se-Indonesia, bulan kemarin lebih dari 600 kasus dengan angka kematian 18 kasus. Tertinggi di wilayah Paiton, Kraksaan dan Krejengan.

“Angka kemiskinan tahun 2023 sebesar 17,19% atau sejumlah 205.020 jiwa, dibanding 2022 naik sebesar 0,07% atau terjadi penambahan sejumlah 1.790 jiwa. Data kemiskinan ekstrem tahun 2022 sebesar 13,18% atau sejumlah 37.740 orang dan menempati urutan 5 terbesar Jawa Timur. Berdasarkan SK Bupati Tentang Pensasaran P3KE kecamatan tertinggi adalah Krucil, Tiris, Gading dan Banyuanyar. Sementara untuk capaian rata-rata lama sekolah di Kabupaten Probolinggo sebesar 6.13 tahun dibawah rata-rata provinsi sebesar 8,03 tahun dan menempati urutan 35 terendah se-Jawa Timur,” tegasnya.

Sjaiful menambahkan kegiatan ini bertujuan untuk mengharmonisasikan kebijakan pembangunan daerah dengan kewenangan desa dalam menyusun APBDesa tahun 2024. “Selain itu memberikan arah bagi kecamatan selaku verifikator dalam melakukan verifikasi dokumen penganggaran APBDesa 2024 agar sinergi dengan kebijakan pembangunan daerah,” tambahnya. (MC Kab Probolinggo/wan/son/eyv)