Sekda Tohar Hadiri Gelaran Evaluasi Program Pembinaan Jejaring Rujukan PONEK

Penajam, InfoPublik - Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) Tohar hadir sebagai dewan pengawas dalam acara Evaluasi Program Pembinaan Jejaring Rujukan PONEK (Pelayanan Obstetri Neonatal Emergency Komperhensif) yang dilaksanakan di aula RSUD Ratu Aji Putri Botung , Kamis (30/11/2023).

Acara yang diselenggarakan oleh RSUD Ratu Aji Putri Botung PPU tersebut merupakan sebuah upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan dan menurunkan Angka Kematian Ibu (AKI) serta menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB).

RSUD Ratu Aji Putri Botung PPU sebagai institusi yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan dalam hal ini adalah Rumah Sakit PONEK 24 jam yang akan mengevaluasi sistem jejaring rujukan dalam pelayanan kedaruratan maternal dan neonatal di wilayah PPU.

Dalam arahannya, Sekda Tohar menuturkan agar kegiatan berjalan efektif, kita mesti berangkat dari potret keadaan terkini terkait pelayanan yang ada sehingga kita dapat membedah kekurangan dan kelemahan untuk dibuatkan rencana perbaikannya. Hal tersebut pula yang bakal dijadikan rekomendasi perbaikan di masa mendatang.

“Sebagai pelayan publik, tidak ada yang disembunyikan karenanya harus transparan. Maka ketika ada customer menyampaikan ketidakpuasan yang belum teruji keabsahannya, jangan langsung berspekulasi negatif. Cepat mawas diri dan lakukan introspeksi diri. Sedang apabila benar demikian, sejatinya hal tersebut merupakan bagian dari kontrol sosial,”ungkap Tohar.

Tak hanya itu, Sekda Tohar juga menyinggung mengenai hakikat pemerintahan yang baik ialah pemerintahan yang mau mendengarkan bukan membiarkan. Jika dianalogikan masyarakat layaknya seperti sebuah rumah makan. Customer harus keluar bersama dengan rasa puas mereka. Ia menyebut sudah menjadi tugas pelayan publik untuk memberikan pelayanan dan kenyamanan yang aman kepada masyarakat.

“Saya berharap kegiatan evaluasi monitoring ini mampu berkaca pada fakta empirik yang ada, kemudian dirasakan seperti apa masukan dari pihak luar (eksternal) sehingga persoalan tersebut dapat kita lakukan perbaikannya baik dari sisi administrasi maupun bagaimana sikap kita sepatutnya sebagai pelayan masyarakat.” tutupnya. (cindy/Hms7/Humprot/*DiskominfoPPU)