- Oleh Untung Sutomo
- Jumat, 20 Desember 2024 | 21:55 WIB
:
Oleh MC KAB SUMBAWA BARAT, Rabu, 22 November 2023 | 08:19 WIB - Redaktur: Kusnadi - 186
Sumbawa Barat, InfoPublik — Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) H. W. Musyafirin kembali menerima penghargaan bergengsi nasional. Kali ini Top 45 Pelayanan Publik terbaik Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen-PAN dan RB) tahun 2023. Penghargaan ini diterima Bupati langsung dari Men-PAN dan RB, Abdullah Azwar Anas di Jakarta, Selasa (21/11/2023).
Ajang yang dihadiri langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Agus Andrianto dan sejumlah Gubernur maupun Bupati/Walikota adalah kompetisi untuk menjaring praktik baik pelayanan publik dari seluruh instansi pemerintah baik itu Kementerian, Lembaga, Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai salah satu strategi peningkatan kualitas pelayanan publik. Kompetisi ini melibatkan inovasi pelayanan publik dari Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, BUMN maupun BUMD.
Top 45 inovasi pelayanan publik, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi satu-satunya kabupaten/kota di Provinsi NTB melalui inovasi Gotong Royong Menuju Tuntas Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). Selain KSB ada juga Kementerian BUMN, Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Kepolisian Republik Indonesia, tiga Pemerintah Provinsi serta 19 Kabupaten/Kota se Indonesia dan PT Taspen, satu-satunya perwakilan BUMN.
‘’Pelayanan publik terbaik harus diapresiasi,’’ jelas Men-PAN dan RB, Abdullah Azwar Anas saat membacakan sambutan resmi.
Selain penyerahan penghargaan Top Inovasi KIPP, kegiatan tersebut dirangkaikan dengan peresmian bersama Mal Pelayanan Publik (MPP) serta Peluncuran platform Jaringan Inovasi Pelayanan Publik Nasional (JIPPNas). Kesempatan ini juga dimanfaatkan Menpan dan RB untuk menyampaikan pesan penting Presiden RI, Joko Widodo kepada bupati/walikota, gubernur maupun kementerian yang hadir.
‘’Pesan Pak Presiden bagaimana birokrasi ini tidak rumit dan mbulet. Berangkat pagi pulang sore, kadang ndak jelas yang dikerjakan apa. Pekerjaan birokrasi harus cepat dan dinamis karena birokrasi kini tidak hanya sekadar tumpukan kertas dan bersifat administratif tetapi harus dapat mewujudkan outcome yang dirasakan masyarakat,’’ tegasnya.
KSB berhasil menyisihkan 3.110 proposal yang masuk melalui Sistem Informasi Inovasi Pelayanan Publik (SINOVIK) Kemenpan dan RB dari seluruh wilayah di Indonesia. Proposal kemudian dilakukan seleksi administrasi oleh tim independen. 2.135 proposal atau 69 persen dinyatakan lolos seleksi administrasi, 975 atau 31 persen dinyatakan tak memenuhi syarat atau gagal ketahapan selanjutnya.
Proposal tersebut kemudian dilakukan penilaian lebih lanjut oleh tim evaluasi, presentasi dan wawancara oleh tim panel independen. Kemudian 99 finalis ditetapkan masuk kategori Top 99 inovasi kelompok umum dan 45 finalis masuk kategori top inovasi terpuji dan 15 finalis kategori kelompok khusus.
Men-PAN dan RB menegaskan, birokrasi yang diinginkan Presiden haruslah berdampak. Kementerian, kepala daerah maupun kepala dinas diingatkan agar birokrasinya bergerak.
‘’Jangan hanya sibuk menyiapkan rapat, dari rapat untuk rapat tapi harus ada evaluasi pada rapat berikutnya. Kita tidak boleh terjebak dengan ini, mudah-mudahan birokrasi kita berdampak, tidak hanya tumpukan kertas tapi bagaimana birokrasi itu lincah dan cepat,’’ tegasnya.
Untuk mewujudkan birokrasi berdampak ada tujuh program prioritas yang harus dikerjakan. Antara lain, pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian berdampak pada jutaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Penerapan reformasi birokrasi tematik pada empat kluster prioritas. Transformasi profesionalisme ASN berbasis digital meliputi penyederhanaan birokrasi, jabatan fungsional, penataan tenaga non ASN (honorer). Akselerasi pembentukan MPP dan MPP digital di seluruh Indonesia. Penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Percepatan penyusunan kebijakan kelembagaan, rata kelola dan ASN menuju Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua dan terakhir transformasi sistem pendidikan ASN mendukung percepatan Birokrasi tematik,
‘’Ini membutuhkan prioritas dari menteri, pimpinan lembaga, gubernur maupun bupati dan walikota. Harapan kami dengan sisa waktu yang tidak panjang ini, semuanya punya prioritas yang harus dikerjakan,’’ harapnya.
Leading sektor utama Gotong Royong Menuju Tuntas Lima Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) adalah Dinas Kesehatan.
"Ini akan menjadi pemicu dan penyemangat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain untuk terus berinovasi. Masuk 45 Top Inovasi Pelayanan Publik ini adalah yang pertama bagi kabupaten/kota di NTB," tandas bupati dua periode ini.
Pencapain ini lanjut Bupati, tidak lepas dari inovasi yang dilakukan Pemerintah Daerah (Pemda) Sumbawa Barat termasuk kerja kolabaratif semua pihak terutama pemberdayaan masyarakat. Bupati mendorong OPD lain untuk terus meningkatkan dan melahirkan inovasi di bidang masing-masing sehingga percepatan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan bisa diwujudkan secara cepat dan tepat sasaran serta efisien dan akuntabel.
‘’Ini akan terus mendorong kita untuk terus melahirkan inovasi baru ke depan,’’ tambahnya.
Perjalanan panjang KSB masuk dalam Top 45 Inovasi Kategori Terpuji ini dimulai pada bulan April 2023 lalu melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah bekerjasama dengan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku admin akun lokal mengirimkan daftar inovasi dari KSB. Inovasi yang terpilih adalah Gotong Royong Menuju Tuntas Lima Pilar Program STBM, kemudian dilanjutkan dengan tahap presentasi dan wawancara pada tanggal 12 Juli 2023.
Proses ini dipimpin langsung Bupati Sumbawa Barat didampingi Pelaksana Harian (Plh.) Sekretaris Daerah, Mulyadi, Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Agus, Kepala Dinas Kesehatan Hj. Erna Idawati. (MC Sumbawa Barat)