Pemkab Buton Gelar Rakor Langkah Konkret Pengendalian Inflasi

Buton, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten Buton menggelar rapat koordinasi langkah konkret pengendalian inflasi yang dilaksanakan oleh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) bekerja sama dengan Satgas Pangan di Ruang VIP Kantor Bupati Buton, Takawa, Kamis (9/11/2023).

Rapat dipimpin langsung oleh Pj. Bupati Buton, La Ode Mustari didampingi Ketua DPRD Kabupaten Buton bersama Unsur Forkompinda Kabupaten Buton Dandim 1413/Buton, diwakilkan Danramil 1413-02/Pasarwajo Kapten Arm.La Bondo, Kapolres Buton diwakilkan Kasat Binmas, Iptu Tri Nugroho, Kajari Buton, diwakilkan Kasi Pidum Budi Hermasya, serta para camat jajaran lingkup Kab.Buton dan para anggota tim satgas pangan Kab.Buton.

Dalam membuka rapat Pj. Bupati Buton menyampaikan bahwa Persoalan pangan merupakan persoalan yang menentukan perkembangan Perekonomian suatu wilayah, apabila pangan kita kuat, maka perekonomian kita juga kuat.

Pj. Bupati Buton juga menyampaikan kepada para camat, kepala desa yang hadir agar tetap memperhatikan perkembangan situasi harga di daerah masing-masing, apabila ada lonjakan yang signifikan agar dilaporkan kepada satgas pangan.

Ia mengatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Buton, 2024 akan dilanggarkan biaya untuk distribusi Beras yang nantinya akan menghubungkan antara Kab. Buton dan Kota Baubau, untuk menekan kenaikan harga pada konsumen. harapkan ada program-program dari daerah dalam hal ini kecamatan maupun desa dan kelurahan untuk mengembangkan perekonomian didaerah masing-masing kepada Para pelaku usaha kecil.

Selain itu, Kapolres Buton diwakilkan Kasat Binmas, Iptu Tri Nugroho menambahkan cara mengatasi ketahanan pangan dengan menggalakkan lagi program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) kepada masyarakat untuk memanfaatkan pekarangan sebagai sumber pangan seperti sayur-sayuran atau buah buahan untuk meningkatkan ketersediaan, aksesibilitas, dan pemanfaatan, serta pendapatan.

Begitupun juga Danramil 1413-02/Pasarwajo Kapten Arm.La Bondo mengatakan dalam mengatasi ketahanan pangan di wilayah Kabupaten Buton perlu mengubah perilaku masyarakat untuk menghijaukan pekarangan rumah.

Ia juga menyampaikan saran agar para satgas melalui camat memberikan bibit maupun polybag kepada masyarakat dalam memanfaatkan pekarangan rumah atau dengan cara membuat lomba antar dusun agar masyarakat mau memanfaatkan pekarangan rumah dengan menanam, sehingga sayur sayuran atau lain sebagainya tidak lagi beli di pasar.

Kasi Pidum Budi Hermasya juga mengatakan bersepakat untuk adanya pemberian bibit tanaman kepada masyarakat, maka perlu kerja sama, terkhusus peran para camat, kepala desa serta stakeholder untuk mendorong masyarakat agar mau berbuat dalam menghijaukan pekarangan dan berani untuk mencoba hal hal baru.

Ketua DPRD Kabupaten Buton, Wa Ode Nurnia menyampaikan Bahwa di wilayah Kec.Kapuntori sebagian besar adalah petani sawah, namun yang menjadi kendala di sana adalah kurangnya sarana dan prasarana pengairan.

Ia mengatakan Disarankan kepasa Dinas pertanian dan penyuluh pertanian agar sering turun kelapangan untuk mengetahui kendala kendala tersebut.

erwakilan Bulog Cabang Kota Baubau, Syarhrul menyampaikan bahwa penyebab dari kenaikan harga beras secara nasional diakibatkan adanya kemarau panjang dan elnino, sehingga Melalui Satgas Pangan dan dinas Ketahanan Pangan Kab. Buton pihaknya bekerja sama untuk menyalurkan bantuan dari Pemerintah berupa beras SPHP kepada masyarakat secara umum.

"Kami juga mengharapkan kepada satgas Pangan Kab. Buton dan juga pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan dalam hal distribusi beras bantuan maupun beras Bulog yang seharusnya didistribusikan kepada pihak-pihak RPK yang memiliki izin," tegasnya.

Masyarakat juga diimbau agar tidak melakukan Panic Buying apa bila ada isu-isu terkait kenaikan harga beras pada pasar sehingga tidak terjadi kelangkaan yang menyebabkan kenaikan secara signifikan pada beras dann produk sembako lainnya.

Ia melaporkan bahwa untuk saat ini stok beras setelah dikalkulasikan masih dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kab. Buton, yang mana saat ini tersedia sekitar 2.000 ton, dan akan masuk kembali sekitar 1.500 ton pada Februari 2024.