Angka Kemiskinan Kabupaten Garut 9,77 Persen

: Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyerahkan bantuan kepada masyarakat kurang mampu di Kecamatan Pamulihan, Kabupaten Garut, Selasa (17/10/2023). (Foto : Deni Seftiana/Diskominfo Kab. Garut).


Oleh MC KAB GARUT, Rabu, 18 Oktober 2023 | 11:23 WIB - Redaktur: Juli - 67


Garut, InfoPublik - Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru terkait angka kemiskinan di Kabupaten Garut untuk 2023 berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023.

Menurut berita resmi BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mencapai 260,48 ribu jiwa. Persentase penduduk miskin (Po) mencapai 9,77 persen dari total populasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) tercatat sebesar 1,17, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) berada pada angka 0,23. Garis Kemiskinan ditetapkan sebesar Rp367.681 per kapita per bulan.

Bupati Garut, Rudy Gunawan, menyambut baik penurunan angka kemiskinan ini, menyatakan rasa syukurnya karena Kabupaten Garut kembali ke satu digit.

Rudy bahkan memiliki target untuk menurunkan angka kemiskinan hingga mencapai 8 persen pada akhir 2024.

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Garut, sebelumnya, angka kemiskinan Kabupaten Garut sempat berada di angka 8.98 persen pada 2019, hingga akhirnya mengalami kenaikan di tahun 2021 dan berada di angka 10.65% akibat diterpa pandemi COVID-19.

Rudy menekankan pentingnya substansi dari upaya penanggulangan kemiskinan, dengan menekankan kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Garut dan stakeholder terkait.

"Substansi dari kemiskinan itu harus kita lakukan upaya-upaya kebersamaan, terutama bagaimana kita tetap membuat secara sistematis pendapatan per kapita masyarakat meningkat," ujar Rudy ketika diwawancara seusai Apel Gelar Pasukan Operasi Mantap Brata Lodaya 2023-2024 dalam rangka Penanganan Pemilu 2024 di Alun-Alun Garut, Kecamatan Garut Kota, Kabupaten Garut, Selasa (17/10/2023).

Rudy juga menjelaskan, banyak upaya yang telah dilakukan guna menanggulangi kemiskinan di Kabupaten Garut, salah satunya perencanaan jangka panjang dengan menghubungkan (konektivitas) infrastruktur, terutama jalan-jalan produksi atau Jalan Usaha Tani (JUT), sehingga memberikan efisiensi dan efektivitas dalam pendistribusian hasil tani di Kabupaten Garut.

"Misalnya ya dahulu yang harganya dawegan di daerah Cibalong di atas itu harganya cuma Rp300, sekarang sudah kembali (jadi) Rp2.000 karena kita buat jalan, sampai yang tadinya hanya Rp200 karena ditanggung kan dipinggir jalan jadi seribu, sekarang di pinggir jalan karena jalannya bagus sudah Rp2.000," jelasnya.

Lebih rinci disebutkan, dengan prestasi Kabupaten Garut dalam menurunkan angka kemiskinan dari 10.42% pada 2022 menjadi 9.77% pada 2023.

Bupati Garut optimistis bahwa pada 2024, angka kemiskinan dapat kembali berada pada angka 8 persen. "Kita optimis bisa di angka 8 persen," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Garut, Dody Gunawan Yusuf, secara terpisah, dalam keterangannya pada Selasa (17/10/2023) menyampaikan, data ini merupakan hasil perhitungan yang mengacu pada kaidah survei Susenas Maret 2023, yang mencakup jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, Indeks Keparahan Kemiskinan, serta Garis Kemiskinan di seluruh Kabupaten/Kota se-Jawa Barat.

Angka kemiskinan Kabupaten Garut 2023 ini, tambah Dody, bersifat resmi dan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah ini.

"Angka-angka ini merupakan indikator penting dalam memahami situasi kemiskinan di wilayah ini," ujar Dody.

Dody juga menerangkan bahwa yang melakukan perhitungan hasil Susenas 2023 ini adalah BPS pusat.

"Kami kan sebagai pengumpul data hanya bisa menyampaikan (dan) mengimbau bagaimana memaknai angka itu, artinya dengan 9,77%, lalu jumlah penduduk miskinnya kurang lebih 260 ribuan ya, berarti ada warga Garut sekitar 260 ribu sekian jiwa itu masih di bawah garis kemiskinan, garis kemiskinannya Rp367 ribu itu, itu per kapita per bulan, itu meningkat dibandingkan tahun yang lalu. Nah indikasinya sebenarnya kalau dari angka itu terlihat peningkatan kesejahteraan di masyarakat," ucapnya.

Ia berharap perbaikan ke depan yang dilakukan Pemerintah Daerah ataupun pihak lainnya yang ikut serta dalam penanggulangan kemiskinan bisa terus berlanjut. Apalagi, kata Dody, akibat COVID-19 ini hampir semua daerah meningkat angka kemiskinannya, karena adanya penurunan daya beli masyarakat hingga angka pengangguran yang naik.

Meski demikian, BPS berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Garut.

Sebagai perbandingan, tahun 2022, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Garut mencapai 276,67 ribu jiwa, persentase penduduk miskin (Po) mencapai 10,42 persen dari total populasi. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) tercatat sebesar 1,81, sementara Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) berada pada angka 0.45. Garis Kemiskinan ditetapkan sebesar Rp335.134 per kapita per bulan.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Minggu, 28 April 2024 | 12:55 WIB
Badan Geologi: Gempa M6,2 Barat Daya Garut Tidak Picu Tsunami
  • Oleh Eko Budiono
  • Selasa, 2 April 2024 | 11:00 WIB
Pembangunan Berkelanjutan akan Turunkan Angka Kemiskinan di Daerah
  • Oleh MC KOTA PONTIANAK
  • Rabu, 24 Januari 2024 | 14:09 WIB
Kemiskinan Ekstrem, Stunting dan Inflasi Jadi Fokus RKPD Kota Pontianak 2025
  • Oleh MC KAB GARUT
  • Senin, 11 Desember 2023 | 15:24 WIB
Bawaslu Garut Ajak Peran Aktif Masyarakat dalam Pemilu 2024
  • Oleh MC KAB GARUT
  • Senin, 11 Desember 2023 | 15:20 WIB
Momen Perpisahan, Bupati Garut Rudy Gunawan Pamit
  • Oleh MC KAB GARUT
  • Jumat, 1 Desember 2023 | 11:20 WIB
UMK Garut 2024 Naik Sekitar 3,26 Persen
  • Oleh MC KAB GARUT
  • Jumat, 1 Desember 2023 | 11:17 WIB
Sepuluh Tahun Pimpin Garut, Rudy Gunawan dan Helmi Budiman Pamit