Bupati Timbul Terima Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan 2023

Probolinggo, InfoPublik - Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko menerima Forum Komunikasi Pemangku Kepentingan Kabupaten Probolinggo Semester II 2023 dengan BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan di Guest House Kraksaan Selasa (19/9/2023).

Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan Dina Diana Permata, Kepala Dinas Kesehatan Shodiq Tjahjono, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Heri Sulistyanto, Kepala Bapelitbangda M Sjaiful Efendi, Kepala Disdukcapil Munaris, Kepala Disnaker Anang Budi Joelijanto, Plt Kepala Dinas Sosial A’at Kardono serta perwakilan dari Dinas Pemberdayaan dan Desa (DPMD) dan Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Kabupaten Probolinggo.

Bupati Probolinggo HA Timbul Prihanjoko mengaku sangat bersyukur karena Kabupaten Probolinggo sudah UHC dengan capaian sebesar 98.48%. Artinya sebagian besar masyarakat Kabupaten Probolinggo sudah terfasilitasi dengan BPJS Kesehatan.

“Memang masih ada kendala dan hal lainnya. Tetapi pada prinsipnya kita sudah berada pada posisi aman. Tetapi memang seperti laporan dari Kepala Dinas Kesehatan, kita sudah mencapai UHC nanti kriterianya ditambah, maka tidak akan selesai-selesai,” katanya.

Lebih lanjut, Bupati Timbul mengharapkan agar ke depan masyarakat Kabupaten Probolinggo bisa terlayani dengan baik, baik kepada BPJS Kesehatan maupun Dinas Kesehatan bisa untuk meminimalisir keluhan-keluhan yang terjadi di masyarakat. “Harapannya dengan adanya BPJS Kesehatan ini pelayanan di rumah sakit maupun puskesmas bisa semakin baik,” harapnya.

Sementara Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pasuruan Dina Diana Permata menyampaikan progress pencapaian UHC (Universal Health Coverage) hingga September 2023 mencapai 98,48% atau 1.149.787 jiwa dari total jumlah penduduk Kabupaten Probolinggo 1.167.509 jiwa.

“Distribusi peserta JKN-KIS di Kabupaten Probolinggo berdasarkan segmentasi terdiri dari PBI APBN 832.869 jiwa, PPU 151.752 jiwa, PBI APBD 83.573 jiwa, PBPU 72.760 jiwa dan BP 8.833 jiwa,” ujarnya.

Dina menjelaskan dar jumlah 1.149.787 jiwa penduduk Kabupaten Probolinggo yang sudah terdaftar JKN, masih ada yang tidak mendapatkan hak akses pelayanan kesehatan karena status kepesertaan non aktif. “Yakni, peserta PBPU mandiri menunggak 52.940 jiwa, pekerja PHK/habis kontrak/resign 19.850 jiwa dan dinonaktifkan oleh Kemensos 176.145 jiwa,” jelasnya.

Kepesertaan JKN jelas Dina, untuk kecukupan anggaran PBPU Pemda tahun 2023 untuk RKA anggaran 2023 sebesar Rp 35.414.400.000. Total proyeksi kebutuhan anggaran 2023 sebesar Rp 34.270.597.800 dan proyeksi selisih anggaran sebesar Rp 1.143.802.200.

“Potensi selisih lebih anggaran iuran PBPU/BP Pemda sebesar Rp 1.143.802.200 dimana dapat dilakukan penambahan peserta baru sebanyak 9 ribu jiwa per bulan sejak Oktober 2023 atau pengalihan PBPU menunggak kelas III ke segmen PBPU/BP Pemda,” terangnya.

Dina menjelaskan penonaktifan segmen PBI JK Non DTKS Januari hingga Agustus 2023 mencapai 36.471 jiwa. NIK tidak valid (NIK bermasalah) segmen PBI JK Kabupaten Probolinggo mencapai 263 NIK kosong.

“Kepesertaan PPU badan usaha di Kabupaten Probolinggo, yang terdaftar mencapai 307 badan usaha dengan jumlah pekerja 13.062 jiwa dan belum terdaftar mencapai 70 badan usaha dengan jumlah pekerja 456 jiwa,”imbuhnya.

Dalam kesempatan tersebut juga disampaikan paparan secara bergantian oleh Kepala Dinas Kesehatan dr Shodiq Tjahjono, Kepala BKPSDM Heri Sulistyanto, Kepala Bapelitbangda M Sjaiful Efendi, Kepala Disdukcapil Munaris dan Plt Kepala Dinas Sosial A’at Kardono. (MC Kab Probolinggo/wan/son/eyv)