Abaikan Aturan Naker, Ini Sikap Tegas Pemda Sumbawa Barat terhadap PT Indo Fudong Konstruksi

Sumbawa Barat, InfoPublik — Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), akhirnya mengambil sikap tegas terhadap PT Indo Fudong Konstruksi. Mitra bisnis PT Pengembangan Industri Logam (PIL) dan PT Sinohydro Corp. Ltd pada proyek konstruksi pabrik smelter milik PT Amman Mineral Industri (AMI) itu dinilai melanggar aturan yang sudah disepakati antara Pemda KSB dengan PT AMI, selaku pemilik proyek kaitannya dengan pola rekrutmen tenaga kerja.

"Pemerintah sudah mengambil sikap tegas. Kita minta PIL dan Sinohydro untuk mereview kontrak kerjasama pemborongan pekerjaan dan atau penyediaan jasa tenaga kerja yang dilakukan perusahaan asal Cina ini,’’ tandas Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Sumbawa Barat, Slamet Riadi, Jumat (15/9/2023).

Bukti keseriusan pemerintah, Disnakertrans telah melayangkan surat resmi kepada PT AMI, selaku user atau pemilik pabrik yang saat ini dibangun. Surat tertanggal 14 September 2023 itu ditandatangani langsung Kadisnakertrans KSB, H. Muslimin, juga ditembuskan kepada Bupati Sumbawa Barat, Ketua Komisi I DPRD Sumbawa Barat, Dinas Tenaga Kerja Provinsi NTB, PT Amman Mineral Nusa Tenggara (AMNT), PT PIL dan PT Sinohydro Corp Ltd.

"Perihal suratnya, pembinaan kepatuhan pelaksanaan norma penempatan tenaga kerja,’’ tegasnya.

Langkah tegas ini diambil setelah sebelumnya pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi atas dugaan pelanggaran norma ketenagakerjaan oleh PT Indo Fudong Konstruksi pada proyek pembangunan pabrik smelter di Maluk.

Hasilnya, PT Indo Fudong Konstruksi sengaja mengabaikan arahan pemerintah daerah terkait pola rekrutmen tenaga kerja yang berlaku di Sumbawa Barat. Pemerintah juga menyimpulkan, selama kurun waktu satu bulan terakhir aktivitas PT Indo Fudong Konstruksi telah menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat yang berpotensi menimbulkan dampak negatif serta menjadi preseden buruk dalam penataan masalah ketenagakerjaan ke depan di wilayah KSB.

Pelanggaran yang dilakukan secara berulang-ulang itu telah mencederai semangat kerja tim terpadu yang dibentuk bersama antara Pemda KSB dengan PT Amman Mineral Nusa Tenggara, Amman Mineral Industri, PT Pengembangan Industri Logam, PT Krakatau Tirta Industri dan PT JGC Indonesia.

"Ini sudah tidak bisa kita tolerir lagi. sehingga kami mengusulkan agar perusahaan itu diberikan sanksi berat,’’ tutupnya. (MC Sumbawa Barat)