Wakil Bupati Inhu Hadiri Kunjungan Kerja MENPAN-RB RI di Provinsi Riau

Rengat, InfoPublik – Mewakili Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Wakil Bupati Inhu Junaidi Rachmat menghadiri acara kunjungan kerja Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB) Republik Indonesia Abudullah Azwar Anas di Provinsi Riau.

Kunjungan Menteri Anas di Provinsi Riau kali ini dalam rangka pemberian arahan kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) seluruh kabupaten/kota se Provinsi Riau bertempat di Gedung Balai Serindit Aula Gubernuran Pekanbaru, Kamis (7/9/2023).

Turut mendampingi Wabup Junaidi Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Kabupaten Indragiri Hulu Subrantas.

Selain dihadiri oleh Menteri Anas beserta Deputi, acara yg diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Riau tersebut juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Provinsi Riau, bupati/walikota se Provinsi Riau, Kepala Kantor Regional BKN Provinsi Riau, para kepala instansi vertikal dan seluruh pejabat pimpinan tinggi pratama, administrator, pengawas, pejabat fungsional dan ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau.

Diawali dengan sambutan Gubernur Riau, Syamsuar menyampaikan arahan kepada seluruh ASN di lingkungan Pemprov Riau terkait reformasi birokrasi. Disamping itu Gubri juga memerintahkan ASN untuk menjaga netralitas dalam menghadapi Pemilu tahun 2024.

Selanjutnya, Menteri Anas memberikan arahan sesuai dengan tagline "Reformasi Birokrasi Berdampak" yang berisikan topik: Birokrasi Berdampak, Birokrasi bukan tumpukan kertas, Birokrasi lincah dan cepat.

Menteri Anas juga menyampaikan arahan dari Presiden RI agar seluruh ASN memangkas proses bisnis birokrasi, memangkas seluruh mekanisme yg terlalu panjang di lingkungan pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu juga dibahas tantangan daerah terkait honorer yang tiap tahunnya bertambah jumlahnya. Maka dari itu pemerintah masih menyusun regulasi terkait tenaga honorer yg sampai saat ini masih dalam proses.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Anas juga menyampaikan arahan kepada ASN untuk menjaga efesiensi dalam penggunaan dan penumpukan kertas, serta membatasi atau mengurangi aplikasi di pemerintahan yang tidak saling terintegrasi. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) akan berperan besar dan mendorong digitalisasi sebagai alat untuk mencapai kemajuan suatu birokrasi.

MENPAN-RB juga menyampaikan bahwa jumlah ASN pada saat ini berjumlah 4,2 juta dengan kabar baiknya nantinya akan ada kenaikan gaji sekitar 8%. Dengan jumlah ASN yang cukup besar, Menteri Anas membahas fenomena kurangnya ASN di daerah terpencil.

Menurutnya hal ini terjadi dikarenakan kurang meratanya sebaran ASN dan kurang minatnya ASN untuk bertugas di daerah pelosok. Terkait hal tersebut pemerintah pusat akan menyusun regulasi untuk penugasan sebaran ASN ke pelosok daerah dengan memberikan kompensasi/motivasi. Salah satunya untuk masa kenaikan pangkatnya akan dipersingkat dari pada ASN yg berada di perkotaan.

Lebih lanjut, Menteri Anas juga mendorong agar pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Riau segera membentuk Mall Pelayanan Publik untuk memaksimalkan pelayanan terhadap masyarakat.

Kegiatan ini diikuti kabupaten/kota se Provinsi Riau secara daring yang diakhiri dengan sesi tanya jawab MENPAN-RB dengan audiens seputar reformasi birokrasi. (MC Indragiri Hulu/ Dn-IKP)