Tingkatkan Pengawasan Kinerja Opd Wabup Gelar Rakor Pengelolaan Retribusi Daerah

: Tindak lanjuti Tuntutan Komisi III DPRD Parimo, Wabup Gelar Rakor terkait Pengelolaan Retribusi Daerah bersama sejumlah OPD serta Asosiasi Pasar Foto : Prokopim Parimo


Oleh Kabupaten Parigi Moutong, Jumat, 8 September 2023 | 11:26 WIB - Redaktur: Kusnadi - 46


Parigi Moutong, InfoPublik - Dengan agenda rapat evaluasi system pengelolaan retribusi jasa parkir, Wakil Bupati Parimo mengambil langkah cepat dengan mengundang beberapa OPD Teknis terkait membahas dan menentukan arah kebijakan serta formulasi yang tepat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan.

Rapat koordinasi optimalisasi Pendapan Asli Daerah (PAD) itu dipimpin Wakil Bupati Badrun Nggai bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dijajaran Pemda Parigi Moutong, di Ruang Rapat Bupati, Kamis (7/9/2023).

Mengenai sejumlah permasalahan terhadap optimalisasi pendapatan daerah beberapa pekan lalu yang sempat disampaikan pada rapat bersama di Komisi III DPRD Parimo, soal retribusi parkir menjadi fokus utama Pemda Parimo saat ini untuk melakukan beberapa evaluasi dan pembenahan yang dinilai perlu dan segera ditindaklanjuti guna penguatan regulasi dan tatakelola.

Dari sejumlah penyampaiannya pimpinan OPD di rapat tersebut, Wabup Badrun Nggai mengatakan perlu mengedepankan penegakan aturan yang sifatnya sesuai dengan arahan kebijakan Pemerintah.

Wabup menekankan dalam pemanfaatan percepatan pendapatan daerah perlu dilakukan pengawalan penuh, guna untuk meningkatkan fungsi pelayanan, baik itu dari segi personalisasi dan sarana prasarananya,

Wabup berharap arah kebijakan Pemerintah tersebut tentu searah dengan kepuasan publik, dengan mengedepankan pendekatan secara persuasive dan humanis dalam pelaksanaannya, serta menjelaskan bahwa intervensi pemerintah dalam kebijakan yang dikeluarkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat secara umum," terangnya.

Lanjut Wabup, dengan luas wilayah yang cukup besar, menurutnya, hal ini menjadi tantangan bagi kita semua, dan  Wabup mengimbau perlu adanya komitmen dan upaya yang sungguh sungguh.

Sebagai indikator kesuksesan, secara teknis, Wabup membeberkan bahwa ada 36 pasar di Kabupaten Parimo sebagai tempat umum fasilitas pemerintah yang dapat dikelola secara profesional, dan tentunya OPD teknis dapat menyiapkan aspek teknisnya yang akan diimplementasikan ke dalam program kerja secara terstruktur dan terukur.

“Dalam hal retribusi parkir sudah sangat diperlukan uji petik tentang nilai retribusi sehingga dapat diperoleh berapa besaran yang dihasilkan dalam kurun waktu tertentu," imbuhnya.

Di samping itu juga pengelolaan dalam pasar perlu dibenahi antara pedagang dan jenis dagangan, sehingga tertata dengan rapi, dan dikelompokan sesuai kapasitas pasar itu sendiri.

Kemudian arus lalulintas juga jangan diabaikan, perlu penegasan untuk diatur, tidak boleh ada kendaraan yang masuk kedalam pasar karena akses dalam pasar hanya diperuntukan bagi perorangan bukan kendaraan, begitu pula dengan aktifitas bongkar muat barang dagangan, harus perlu ditata dengan baik sehingga dapat mengurangi kemacetan disisi ruas jalan utama pasar.

Untuk penempatan petugas, perlu diperhitungkan optimalisasinya, sehingga berbanding lurus dengan jumlah atau titik yang ditargetkan, wabup katakan perintah ini harus segera diindahkan karena dirinya sangat mengerti betul akan persoalan perhubungan, mengingat pernah menjabat sebagai kepala dinas perhubungan pada periode aktif sebagai ASN dulunya.

Berkaitan dengan direncanakan nota kesepahaman nanti antara OPD, kepala pasar dan asosiasi pedang pasar,  Wabup minta nantinya akan dideklarasikan, serta ditandai dengan penandatanganan hasil rapat, sehingga ada persamaan persepsi yang akan  dijadikan acuan sebagai bentuk keseriusan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat.

Di waktu dan tempat yang sama Ketua Asosiasi Pasar, mengatakan sepakat untuk menjalankan arah dan hasil kebijakan pemerintah dengan tujuan terwujudnya kerjasama yang baik antara pedagang dan seluruh stackholder yang ada, dalam hal ini ketua asosiasi pasar meminta secara khusus kepada Wabup agar pasar dapat dikembalikan fungsinya sebagai media transaksi dan perputaran ekonomi masyarakat yang nyaman dan memiliki daya tarik sehingga mampu bersaing dengan Perusahaan-perusahaan konvensional lainnya seperti Alvamidi dan Indomaret.

selain itu, ketua asosiasi meminta agar Pimpinan Daerah mengeluarkan imbauan kepada seluruh ASN berbelanja ke pasar setiap bulannya agar ada perputaran transaksi keuangan yang signifikan dirasakan pedagang serta kerja bakti bersama di areal pasar setiap hari jumat.

Hadir dalam Rakor Assiten Perekonomian dan Pembangunan, Kepala dinas perhubungan, ketua Asosiasi pasar, dan sejumlah pejabat OPD Teknis lainnya Dinas Perindag dan Pendapatan. (MC Parigi Moutong/Sub. Dokumentasi Pimpinan Bagian Prokopim/Hafizh)