Konsep Pemerintahan Terbuka dan Transparan Kabupaten Sumbawa Barat Diapresiasi Dunia Internasional di KTT OGP Estonia

Estonia, InfoPublik – Konsep pemerintahan terbuka dan transparan yang diusung Pemda Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mendapat apresiasi dunia internasional. Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin sukses memaparkan konsep pemerintahannya pada gelaran Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Open Government Partnership (OGP) Global Summit yang berlangsung di Kota Tallin, Estonia, Rabu (6/9/2023) waktu Estonia. Konsep ini mampu meyakinkan perwakilan delegasi negara peserta.  

H.W. Musyafirin pun menjadi pusat perhatian. Bupati Sumbawa Barat dua periode ini sukses memaparkan gagasan serta implementasi kerja kolaboratif untuk pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. 26 negara peserta KTT menilai konsep pemerintahan terbuka melalui Forum Layanan Setara Inklusif Andalan (Yasinan) adalah yang terbaik.

Bahkan Duta Besar Ethiopia dan Delegasi Negara Maroko serta beberapa delegasi negara peserta secara khusus meminta penyandang gelar doktor lulusan Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung itu untuk berbagi langsung pengalaman tentang kerja kolaboratif dalam pemenuhan hak dasar masyarakat di Sumbawa Barat.

Permintaan tersebut dikemukakan langsung Dubes Ethiopia dan Kedutaan Maroko usai mendengarkan pemaparan Bupati H.W. Musyafirin tentang pemerintahan terbuka dan Forum Yasinan pada pembahasan sesi klinis yang menjadi rangkaian hari pertama KTT OGP Global Summit di negara Eropa Utara itu.

Negara peserta mengagumi dan sangat tertarik terhadap konsep pemerintahan terbuka yang dipaparkan Bupati. Mereka bahkan antusias dan dalam waktu dekat akan mengadakan kunjungan langsung ke Kabupaten Sumbawa Barat untuk melihat dari dekat implementasi kerja kolaboratif yang dilaksanakan Pemda Sumbawa Barat di lapangan.

‘’Di hari pertama KTT, semua negara dan pemerintah daerah peserta diminta bertukar pengalaman. Kita diminta berbicara langsung tentang konsep yang kita terapkan selama ini di Sumbawa Barat,’’ jelas Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin.

Bupati H.W Musyafirin sebagai perwakilan delegasi Indonesia diberi kesempatan khusus untuk mempresentasikan konsep pemerintahan terbuka yang dilaksanakan Pemda Sumbawa Barat dihadapan 50 pemerintah daerah dari 26 negara peserta konferensi. Dikatakannya ada sejumlah isu lokal yang dibahas berbagai peserta. Paling banyak, tentang pemerintahan yang transparan dan terbuka termasuk implementasi yang dilakukan masing-masing negara atau daerah.

‘’Kita berbagi pengalaman bahwa local government dan civil society bisa bekerjasama membangun pemerintahan dengan sistem pemerintahan terbuka, tata kelola yang transparan, akuntabel dan inklusif. Ini sejalan dengan tujuan besar OGP Summit ini. Di forum ini, kita paparkan bagaimana konsep Yasinan,’’ paparnya. 

Bupati mengakui, apa yang diterapkan Pemda Sumbawa Barat ini juga mengundang ketertarikan beberapa negara lain untuk mengadopsi konsep yang dilaksanakan selama sembilan tahun terakhir.

’Negara lain bahkan sangat tertarik dengan konsep yang kita laksanakan. Mereka bahkan berjanji akan menerapkan konsep ini di negara masing-masing,’’ katanya lagi. 

Diakuinya, dalam KTT ini salah satu bahasan paling utama adalah tentang pemenuhan hak dasar masyarakat. Konsep yang dipaparkan Kabupaten Sumbawa Barat dianggap paling murah, paling mudah untuk dilaksanakan dalam menyelesaikan kendala yang dihadapi sejumlah pemerintah daerah dari berbagai negara.

Apalagi, konsep ini mengambil dari kearifan lokal masyarakat setempat. Etophia dan Maroko misalnya, dua negara ini termasuk mayoritasnya adalah muslim. 

‘’Pada pertemuan klinis, setelah mendengar konsep kita, mereka akhirnya mengakui untuk bisa menyelesaikan persoalan mendasar masyarakat hanya dengan satu cara yaitu kerja kolaboratif dengan tetap memperhatikan kearifan lokal,’’ tandasnya. 

Kepala Badan Riset dan Inovasari Daerah, Agus yang ikut langsung mendampingi Bupati Sumbawa Barat selama berada di Estonia mengaku, di hari pertama KTT cukup banyak isu yang dibahas. Namun yang paling banyak dibahas adalah tentang konsep pemerintahan yang transparan dan terbuka dalam memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat termasuk implementasi dimasing-masing negara atau kota.

‘’Termasuk Bupati Sumbawa Barat, menyampaikan tentang pemerintahan terbuka, partisipatif, kolaboratif dan transparan,’’ katanya. 

Agus menambahkan, konsep pemerintahan terbuka, partisipasitif, kolaboratif dan transparan ini disampaikan langsung Bupati Sumbawa Barat dalam sesi OGP Local Assembly. Sesi ini diikuti langsung 26 negara peserta KTT. 

‘’Kita memaparkan bagaimana forum yasinan termasuk posyandu gotong royong sebagai program perwujudan dari pemerintahan yang terbuka, partisipatif, kolaboratif dan transparan,’’ urainya. 

Bupati Sumbawa Barat, H.W. Musyafirin selanjutnya dihadapan peserta KTT menegaskan, untuk mencapai pemerintahan yang transparan dan terbuka dibutuhkan keterlibatan semua pihak‘’Konsep pembangunan yang selama ini kita laksanakan di Sumbawa Barat dipaparkan secara gamblang di sana. Dan ini mengundang perhatian serius negara peserta,’’ urainya.  

Selain berbicara dan berbagi pengalaman langsung dengan negara peserta KTT, Agus menambahkan disela-sela kegiatan Bupati Sumbawa Barat juga mendapat undangan khusus untuk sesi wawancara dengan pihak OGP.

‘’Dua kali pak bupati diberikan kesempatan untuk sesi wawancara langsung. Dua hal utama yang disampaikan itu tentang tujuan dilaksanakannya Forum Yasinan dan pelaksanaan Posyandu Gotong Royong,’’ tutupnya. (MC Sumbawa Barat)