Optimalisasi Pelayanan Jaminan Kesehatan, Bupati Sambas Satono Buka Rakor Verval PBI APBN

Sambas, InfoPublik - Dalam rangka optimalisasi pelayanan terkait jaminan bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dibidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sambas melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DINSOSPMD) Kabupaten Sambas laksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Verifikasi dan Validasi Peserta Aktif segmen Penerimaan Bantuan IuranJaminan Kesehatan atau PBI APBN dan Peserta Aktif Segmen Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja atau PBI APBN, di Rumah Melayu Sambas Berkemajuan Desa Sungai Rambah Kecamatan Sambas, Selasa (29/8/2023).

Rakor yang menyasar 455 peserta antara lain Camat, TKSK sekabupaten Sambas, Kepala Desa, Operator dan Admin SIKS-NG ini dibuka secar aresmi oleh Bupati Sambas, H. Satono, S.Sos.I, MH.

Hadir dalam kegiatan tersebut, Asisten I Sekda Kabupaten Sambas, Drs. Sunaryo, M.Si, Kepala Dinas Kesehatan, dr. Ganjar Eko Prabowo, M.M, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Sambas Yudi, S.Sos, M.Si serta undangan lain.

Kepala DINSOSPMD, Drs. Alkap, M.Si, menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka memperkuat pelayanan kesehatan melalui kartu indonesia sehat atas isu-isu yang berkembang antra lain penerima sasaran jaminan kesehatan yang tidak tepat.

“Isu yang berkembang yaitu tidak tepat sasarannya penerima bantuan iuran berupa jaminan kesehatan baik yang berasal dari pusat maupun yang berasal dari daerah,” ujar Alkap.

Alkap menambahkan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk memverifikasi data yang ada untuk dilakukan perbaikan sehingga penerima manfaat lebih tepat sasaran.

“tujuan dari verifikasi ini adalah untuk membersihkan data penerima manfaat yang telah ada sebelumnya” tambah Alkap.

Alkap berharap atas pelaksanaan kegiatan ini kedepannya Penerima JKN Kartu Indonesia Sehat menjadi lebih Valid dan dapat diakses untuk pelayanan kesehatan baik dirumah sakit di Kabupaten Sambas maupun Rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

“Kami berharap melalui upaya pemuktahiran data ini yaitu penerima JKN Kartu Indonesia Sehat menjadi lebih valid dan dapat diakses untuk pelayanan kesehatan dirumah sakit” tambah alkap

Bupati Sambas, H. Satono menyampaikan kegiatan validasi seperti ini sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pemuktahiran data, namun lama tidak dilaksanakan.

“Verifikasi validasi PBI lama tidak dilakukan karena tidak dilakukannya penganggaran,” buka Satono.

Satono menambahkan dengan pelaksanaan kegiatan ini kedepannya pelayanan bisa tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan

“Kuota kita overlap karena tidak dilakukan verifikasi data, saya berharap ini merupalan sebuah langkah dalam membantu saudara kita yang tidak mampu ” tambah Satono.

lebih jauh Satono menambahkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia ditentukan oleh beberapa Indikator antara lain Jumlah PBI.

“PBI juga turut menentukan indikator IPM, Alhamdulilah IPM  Sambas pada tahun 2022  berada pada rangkin kelima,“ tambah Satono.

Bupati Sambas, Satono mengapresiasi kerja keras yang dilaksanakan termasuk TKSK kecamatan dalam hal membantu pelaksanaan verval data yang ada.

Bupati Sambas, Satono memberikan atensi yang tinggi dalam hal pemenuhan pelayan kesehatan bagi masyarkat sehingga beliau sangat berharap kegiatn hari ini merupakan sebuah langkah dalam percepatan Pembangunan di Kabupaten Sambas.

“Hadirnya kita hari ini merupakan bagian dari ikut serta percepatan dibidang kesehatan,“ ujar Satono menambahkan.

Bupati Sambas, H. Satono menyampaikan harapannya untuk Kabupaten Sambas menjadi Kabupaten terunggul diantaranya melalui Desa mandiri yang mana dari 195 desa yang sudah 168 desa yang berstatus desa mandiri.

“Sambas sudah luar biasa, 2 tahun terakhir Sambas sudah memiliki 168 desa mandiri tinggal 27 lagi. kalau tahun depan bisa semua Sambas akan menjadi kabupaten terunggul melalui dengan desa mandiri,” tambah Satono. (MC KAb Sambas/PIKP)