:
Oleh MC PROV. KEP. BANGKA BELITUNG, Kamis, 10 Agustus 2023 | 22:50 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 80
Belitung, InfoPublik - Konsultasi Regional Produk Domestik Regional Bruto dan Indikator Sosial Ekonomi (Konreg PDRB-ISE) Wilayah Sumatera Tahun 2023, yang diselenggarakan pada 9-11 Agustus 2023 di Belitung menghasilkan "PRAKARSA TANJUNG KELAYANG”.
Kesepakatan bersama yang dilahirkan tersebut memiliki 7 poin penting yakni :
1. Kegiatan Konreg PDRB-ISE harus memberikan kontribusi nyata dalam penyajian data statistik yang mendukung terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
2. Hasil Konreg PDRB-ISE dijadikan sebagai rekomendasi pelaksanaan Rapat Koordinasi Gubernur se-Sumatera tahun 2023,
Satker (Satuan kerja)/OPD kolaborasi penyelenggara;
3. Konreg PDRB-ISE membentuk forum komunikasi berupa Diseminasi Kajian dan Data Regional secara rutin minimal sekali setahun guna perencanaan dan percepatan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan;
4. Mengefektifkan sistem aplikasi Konreg PDRB-ISE wilayah Sumatera yang terkoneksi dengan portal Satu Data Provinsi Wilayah Sumatera;
5. Masing-masing satker provinsi yang terlibat dalam Konreg PDRB-ISE secara periodik mengirimkan hasil evaluasi implementasi hasil kesepakatan di tiap-tiap provinsi kepada Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi selaku Sekretariat pelaksana Konreg PDRB-ISE;
6. Selanjutnya, Konreg PSDR-ISE Tahun 2024 akan dilaksanakan di Jambi dan 2025 di Sumatera Utara.
7. Rekomendasi yang disepakati diantaranya Penguatan kolaborasi penyediaan data pengendalian inflasi dalam perencanaan pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, merancang ketersediaan data ekonomi kreatif, statistik pariwisata, ekonomi hijau, ekonomi digital dan ekonomi syariah serta mengusulkan adanya leading sektor perdagangan antar wilayah termasuk pengelolaan data.
Penjabat (Pj) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Kep. Babel), Suganda Pandapotan Pasaribu mengungkapkan Konreg PDRB-ISE ini merupakan momen penting yang mampu mempertemukan pemerintah daerah dari seluruh provinsi di Sumatera.
"Dan rumusan yang dihasilkan diharapkan menjadi rekomendasi dalam menyusun strategi untuk pengendalian inflasi, penurunan kemiskinan, dan tentu saja meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Sumatera," ujarnya.
Pemilihan tema Penguatan Koridor Ekonomi Sumatera Menuju Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan diakui Pj Gubernur Suganda sangat tepat, mengingat di wilayah Sumatera pada umumnya masih sangat mengandalakan sumber daya alam, masih adanya kesenjangan pembangunan antar wilayah serta angka kemiskinan yang masih tinggi.
"Untuk itu, diperlukan proses secara bertahap dengan memperkuat pondasi ekonomi salah satunya dengan mendorong industrialisasi, memperkukuh hilirisasi sumber daya alam, penyediaan infrastruktur digital serta mencari sumber pertumbuhan ekonomi baru seperti ekonomi biru," jelasnya.
Ketua Panitia sekaligus Kepala BPS Kepulauan Bangka Belitung Toto Haryanto Silitonga menuturkan PRAKARSA TANJUNG KELAYANG tersebut merupakan hasil kesepakatan dari 5 peserta instansi yakni Bappeda, BPS, Bank Indonesia, Dinas Komunikasi dan Informatika, dan Kantor Wilayah (Kanwil) DJPb (Direktorat Jenderal Perbendaharaan) dari 10 Provinsi di Sumatera.
"Dimana kesepakatan ini merupakan rekomendasi untuk menentukan indikator pembangunan yang disesuaikan dengan perkembangan zaman," ujarnya.