:
Oleh PROVINSI BENGKULU, Rabu, 2 Agustus 2023 | 22:34 WIB - Redaktur: Tobari - 573
Bengkulu, InfoPublik - Seluruh saran dan masukan hasil audit dari BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu sepenuhnya akan menjadi pedoman dan ditindaklanjuti oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu.
Tindak lanjut ini ditegaskan Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Hamka Sabri, usai menerima Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu di ruang kerjanya, pada Rabu pagi (2/8/2023).
"Jadi masukan-masukan yang disampaikan oleh BPKP di triwulan I ini, akan kita jadikan pedoman dan akan kita tindak lanjuti," jelas Sekda Hamka.
Didampingi Inspektur Provinsi Bengkulu dan Asisten Administrasi Umum, Sekda Hamka mengungkapkan ada beberapa hasil penilaian berdasarkan audit beberapa Perangkat Daerah yang disampaikan BPKP, salah satunya Dinas Pertanian Provinsi Bengkulu.
"Auditnya pada triwulan I terhadap sampel yang ditentukan kemarin, Dinas Pertanian dan ada sampel dinas lainnya, jadi ini dilakukan sebagai pemeriksaan audit untuk triwulan I," ungkap Hamka.
Berikutnya juga diuraikan masukan-masukan dari BPKP yang diterima oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu, di antaranya adalah terkait dengan penanganan Covid-19 selama masa pendemi beberapa waktu lalu.
"Ada beberapa masukan, termasuk tadi masalah Covid-19, kita di kegiatan vaksinasi tahap ke II dan tahap ke III kan rendah, sedangkan di tahap I kita bagus hasil auditnya, hal ini dikarenakan mungkin karena pandemi sudah berakhir, jadi masyarakat merasa tidak butuh lagi untuk divaksin," papar Hamka.
Terkait data kemiskinan Provinsi Bengkulu yang ada saat ini, dianggap masih cukup tinggi, namun berdasarkan data yang tercantum, progres penurunan angka kemiskinan Provinsi Bengkulu, persentasenya dinilai tertinggi secara nasional.
Sementara itu disampaikan Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Bengkulu Rusdy Sofyan, untuk semester I tahun 2023 fokus pengawas terdapat pada beberapa bidang, mulai dari reformasi SDM, penguatan konektivitas, ketahanan pangan serta beberapa aktivitas keuangan dan pembangunan daerah.
"Ini merupakan hasil evaluasi monitoring tahap awal di tahun 2023. Jadi apa yang harus dilakukan oleh stakeholder, itu kami sampaikan dalam hasil audit, guna perbaikan penyusunan laporan keuangan serta asas kemanfaatan program yang dilaksanakan," jelas Rusdy. (Prov Bengkulu/toeb)
