Bupati Ungkapkan Tingginya Minat Investor di Labuan Bajo

Manggarai Barat, InfoPublik - Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi mengakui, minat investor untuk menanamkan investasinya di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur sangat tinggi. Bahkan jika di bandingkan dengan lima daerah Destinasi Super Prioritas (DSP) di Indonesia, para investor jauh lebih berminat dengan Labuan Bajo.

Walau demikian, tingginya minat para investor belum berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Manggarai Barat.

Edi menyampaikan hal itu saat menerima kunjungan  rombongan Dosen Universitas Indonesia dan juga rombongan Mahasiswa Universitas Katolik  St. Paulus Ruteng di ruang rapat Bupati Manggarai Barat, Senin (31/7/2023).

Menurut Edi, tingginya minat berinvestasi di Manggarai Barat tidak lepas dari terciptanya keadaan yang kondusif di Labuan Bajo. Olehnya untuk menghindari situasi yang tidak kondusif, maka perlu ada sinkron antara para penyedia jasa, pemakai jasa serta industri pariwisata, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat bersama stakeholder lainya bisa bekerja sama sehingga mampu menciptakan situasi yang kondusif.

Dikatakannya, Salah satu hal yang menyebabkan situasi tidak kondusif yakni penyediaan infrastruktur seperti jalan raya tidak memadai yang menyebar pada kawasan pemukiman penduduk.

Untuk itu, pihaknya selalu berusaha membangun jalan yang ada di wilayah pedesaan, karena sejatinya warga Manggarai Barat kebanyakan berada di wilayah pedesaan. Sedangkan untuk mengurus infrastruktur jalan dan wajah dalam Kota Labuan Bajo akan di urus oleh pemerintah pusat, pemerintah propinsi bersama para pengusaha.

"Minat investor  untuk menanamkan modal di Labuan Bajo,sangat tinggi, jika di bandingkan dengan lima DPS lainya di Indonesia. Namun  tingkat kesejahteraan rakyat masih jauh dari harapan. Oleh karena itu Pemerintah hadir. Untuk melayani kebutuhan masyarakat di pedesaan, Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat membangun infrastruktur jalan dan air minum bersih. Sedangkan untuk mengurus wajah kota Labuan Bajo, bisa di lakukan oleh Pemerintah Pusat, Propinsi Propinsi NTT bersama pihak pengusaha," ujar Edi.

Ia kurang setuju dengan bantuan yang disalurkan oleh pemerintah pusat baik berupa bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan beras kepada masyarakat. Sebab dengan bantuan seperti itu, akan mendidik masyarakat menjadi malas.

"Saya mengurus rakyat saya di kampung kampung. Saya prioritaskan jalan jalan yang baik. Air minum harus tersedia. Yang mengurus di kota adalah pemerintah pusat, propinsi dan para pengusaha. Saya orang tidak setuju dikasih PKH dan bantuan beras. Itu artinya pemerintah menyuruh orang untuk tidur terus," katanya.

Dengan berbagai bantuan pemerintah banyak orang melamar menjadi orang miskin.

(MC Manggarai Barat – Frumen/Tim IKP Kominfo)