ProbolinggoKab, InfoPublik – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Probolinggo menggelar rapat koordinasi (rakor) penguatan penyedia jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Probolinggo, Kamis (27/7/2023).
Rakor penguatan penyedia jasa kontruksi ini diikuti oleh Ketua Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi), Ketua Gabungan Pengusaha Kontraktor Nasional Indonesia (Gapeknas), Ketua Perusahaan Konstruksi Nasional Indonesia (Gapeksindo) dan para penyedia jasa konstruksi di Kabupaten Probolinggo
Kegiatan ini dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto didampingi Inspektur Kabupaten Probolinggo Tutug Edi Utomo, Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra dan Kabag Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Probolinggo Roby Siswanto.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ugas Irwanto menyampaikan terima kasih pada para penyedia jasa konstruksi rapat koordinasi penguatan penyedia jasa konstruksi dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang berkualitas di Kabupaten Probolinggo.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas akan konsep e-katalog dan kebijakannya kepada seluruh penyedia dalam e-katalog lokal Kabupaten Probolinggo,” katanya.
Menurut Sekda Ugas, pengadaan barang atau jasa pemerintah merupakan salah satu aktifitas yang sering mendapat sorotan. Namun dalam beberapa waktu terakhir, permasalahan dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah mulai berkurang sejak diadakannya pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) yaitu pengadaan barang atau jasa yang dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
“Untuk diketahui bersama bahwa purchasing adalah salah satu cara pembelian barang atau jasa melalui sistem katalog elektronik (e-katalog) yang merupakan informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyediaan barang atau jasa pemerintah,” terangnya.
Lebih lanjut Sekda Ugas meminta kepada para penyedia jasa kontruksi yang ada di Kabupaten Probolinggo untuk senantiasa meningkatkan kompetensi dan mengutamakan kualitas pengerjaan proyek yang dilakukan.
“Mari kita berbenah dan berubah, sebab saat ini semuanya sudah dilakukan secara digital. Harapannya, proyek-proyek yang ada di wilayah Kabupaten Probolinggo bisa dikerjakan oleh penyedia lokal sehingga perputaran ekonomi berada di Kabupaten Probolinggo,” harapnya.
Sementara Kepala DPUPR Kabupaten Probolinggo Hengki Cahjo Saputra menyampaikan dalam profil katalog lokal Provinsi Jawa Timur terdapat sebanyak 94 etalase dengan 16 etalase pekerjaan konstruksi.
“Transaksi pekerjaan konstruksi terbesar diantaranya pekerjaan jalan dan jembatan sebesar Rp 132 miliar, pekerjaan SDA sebesar Rp 77 miliar, pembangunan bangunan gedung sebesar Rp 35 miliar, pemeliharaan bangunan gedung sebesar Rp 24 miliar dan pekerjaan bangunan pendidikan sebesar Rp 17 miliar,” ujarnya.
Menurut Hengki, perbandingan e-tendering melalui LPSE dan e-purchasing melalui e-katalog diantaranya jika LPSE relatif memakan waktu dalam proses pelelangan, termasuk jika terjadi sanggah, kontrol penggunaan PDN dan UMK-Koperasi relatif sulit karena tidak ada informasi tersaji dan pengawasan dilakukan saat dan setelah proses pengadaan dilaksanakan.
“Jika menggunakan e-katalog, relatif lebih cepat karena produk telah tersedia di dalam system katalog, setiap produk yang tayang menampilkan informasi terkait TKDN, PDN dan UMK-Koperasi serta pengawasan dapat dilakukan sebelum proses pengadaan dengan fitur laporkan dan upaya pembekukan/penurun tayangan produk,” terangnya.
Hengki menerangkan dalam profil katalog lokal Kabupaten Probolinggo terdapat 48 etalase dengan 3 etalase pekerjaan konstruksi meliputi pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan Kabupaten Probolinggo, pekerjaan konstruksi jaringan irigasi dan bangunan pelengkap Kabupaten Probolinggo dan pekerjaan konstruksi pemeliharaan bangunan gedung Kabupaten Probolinggo.
“Untuk etalase pekerjaan konstruksi bidang bina marga terdapat 50 penyedia dengan anggaran diatas Rp 200 juta terdapat 29 paket kegiatan total dana Rp 52,5 miliar dan kurang dari Rp 200 juta terdapat 24 paket kegiatan total dana Rp 3,3 miliar serta etalase pekerjaan konstruksi bidang sumber daya air terdapat 38 penyedia dengan anggaran diatas Rp 200 juta terdapat 6 paket kegiatan total dana Rp 1,9 miliar dan dibawah Rp 200 juta terdapat 5 paket kegiatan total dana Rp 841 juta,” tegasnya.
Lebih lanjut Hengki menambahkan jenis metode e-katalog meliputi negoisasi harga, competitive catalogue dan mini kompetisi. “Untuk di Kabupaten Probolinggo menggunakan metode negoisasi harga yang dilakukan terhadap harga satuan produk dengan mempertimbangkan kuantitas produk yang diadakan, ongkos kirim, biaya instalasi atak ketersediaan produk,” pungkasnya. (MC Kab Probolinggo/wan/son)
