:
Oleh MC KAB TEMANGGUNG, Rabu, 26 Juli 2023 | 15:15 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 144
Temanggung, InfoPublik - Bupati Temanggung, HM Al Khadziq menyerahkan sejumlah 504 SK Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi 2022 Pemerintah Kabupaten Temanggung Selasa (25/7/2023) di Alun-Alun Kabupaten Temanggung.
Bupati menyerahkan SK secara simbolis kepada tujuh perwakilan PPPK Formasi 2022.
Dalam sambutannya, Bupati Al Khadziq menyampaikan seleksi PPPK Kabupaten Temanggung sejak tahun 2019 hingga tahun 2023 mencatatkan rekor baru dengan jumlah formasi terbesar sepanjang sejarah.
"Bapak, ibu sejumlah 504 PPPK yang telah resmi bergabung sebagai ASN Pemerintah Kabupaten Temanggung, hari ini adalah awal dari perjalanan baru bagi Bapak, ibu sekalian sebagai pelayan masyarakat yang profesional yang BerAKHLAK. Seleksi PPPK yang diselenggarakan sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 merupakan rekor baru bagi Pemerintah Kabupaten Temanggung dengan formasi terbesar sepanjang sejarah," ujar Bupati.
Selanjutnya, Bupati berpesan kepada 504 PPPK yang telah menerima SK untuk membawa energi baru, energi yang positif dalam pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.
"Yang saya harapkan, akan membawa energi positif untuk menggerakkan roda pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di Kabupaten Temanggung. Saya harap, seluruh PPPK memiliki motivasi yang kuat dalam bekerja keras, berintegritas. Jadilah contoh teladan bagi rekan kerja dan masyarakat dengan berpegang teguh pada prinsip kejujuran, kedisiplinan dan berintegritas tinggi," tandasnya.
Ditemui seusai acara, Ketua DPRD Temanggung, Yunianto mengungkapkan pihaknya telah mengalokasikan pos anggaran sejumlah 138 miliar tiap tahunnya untuk PPPK. Dengan pengalokasian anggaran tersebut, Ketua DPRD meminta agar PPPK totalitas menjalankan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
"Memang ini adalah kebijakan pusat dan memang diusulkan oleh Bapak Bupati dan jajaran DPRD, total 2309 PPPK yang sudah di SK kan, akan kita tindak lanjuti dengan koordinasi pos anggaran sejumlah 138 miliar tiap tahun. Sehingga hak-hak mereka ini juga harus kita layani, namun kewajiban mereka harus totalitas dalam pelayanan masyarakat dan harus memberikan yang terbaik," pungkasnya. (MC.TMG/nin;wll;ekp/eyv)