:
Oleh Kabupaten Morowali Utara, Kamis, 13 Juli 2023 | 16:07 WIB - Redaktur: Kusnadi - 122
Morowali Utara, InfoPublik - Menyikapi kelangkaan Gas Elpiji 3 Kg yang dikeluhkan masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melakukan gerak cepat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) yang dipimpin oleh Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K, bersama dengan pihak terkait.
Rapat koordinasi terkait mahalnya harga dan kurangnya ketersediaan gas elpiji 3 kg di Kabupaten Morowali Utara ini bertempat di Ruang Pola Kantor Bupati, Kamis (13/07/2023).
Menurut Wabup, Rakor dilaksanakan untuk menggali informasi terkait kelangkaan tabung gas elpiji 3 kg sebagaimana yang dikeluhkan masyarakat.
Dalam arahannya, Wabup Djira menegaskan bahwa pengguna yang berhak untuk tabung gas elpiji 3 kg sudah sangat jelas yaitu untuk masyarakat miskin dan pelaku UMKM.
"Kita sebagai Pemerintah adalah abdi negara dan abdi masyarakat, sudah menjadi kewajiban untuk melayani masyarakat, gas elpiji 3 kg itu adalah produk subsisdi dan targetnya jelas untuk masyarakat miskin dan pelaku UMKM, untuk itu dihimbau untuk mematuhi aturan agar targetnya tepat sasaran," jelasnya.
Lebih lanjut Wabup Djira memberikan penjelasan dalam rangka pengawasan distribusi gas elpiji 3 Kg bahwa Pemda Morut membentuk tim pengawas terkait pendistribusian dan penjualan tabung elpiji yang akan betugas di setiap kecamatan.
"Untuk menjaga kestabilan, ketersediaan, efektif dan efisien dari permasalahan gas elpiji ini, pemerintah telah membentuk tim pengawasan yang akan bertugas pada setiap kecamatan agar tidak ada lagi kelangkaan gas elpiji dan distribusi menjadi tepat sasaran," pungkasnya.
Berdasarkan laporan Haryono, perwakilan PT. Ponggawa sebagai penyalur resmi dari gas elpiji 3 kg untuk wilayah Kabupaten Morowali Utara, distribusi berjalan normal seperti biasanya, tetapi harga di lapangan pihaknya tidak dapat kendalikan.
"Kami selaku penyalur resmi secara normal menyalurkan ±1680 tabung gas perhari yang terbagi di setiap kecamatan, sedangkan harga mahal di lapangan di luar kendali kami sebagai penyalur resmi, karena telah memberikan HET sesuai ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Di akhir rapat, Wabup Djira menyampaikan kepada tim yang akan bertugas turun ke lapangan untuk memperhatikan berbagai hal yang menjadi faktor penting dalam permasalahan gas elpiji 3kg.
"Sebelum tim turun dalam melakukan pengawasan, ada beberapa hal yang harus dipastikan di lapangan yaitu, pastikan pihak penjual sebagai distributor yang jelas, data jumlah pangkalan elpiji yang tersedia dan jumlah kuota distributor serta Harga Eceran Tertinggi (HET) yang diberikan," tandasnya.
Nampak hadir mendampingi Wabup Djira, Kabag Perekonomian Royke Tobigo bersama Tim Pengawas yang terdiri dari Kadis Koperindag Yanismal Botuale, Kasat Pol-PP Buharman Lambuli, Inspektur Inspektorat Daerah Romel Tungka, Kadis PMD Andi Parenrengi, Dinas Sosial, para Camat dan dihadiri oleh Perusahaan Distributor LPG PT. Ponggawa Gas yang diwakili oleh Haryono. (RD/Tri/Ian)
