Palu, InfoPublik - Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Ma'mum Amir menyampaikan, per september 2022 tingkat kemiskinan Sulawesi Tengah sebesar 12,33 persen, menurun 0,03 persen poin terhadap maret 2022, dan meningkat sebesar 0,12 persen poin terhadap september 2021.
Sementara itu, RPJMD Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021-2026, menargetkan tingkat kemiskinan di tahun 2023 pada angka 10,84 persen.
"Hal tersebut tentunya menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi kita semua. Apalagi saat ini kita telah memasuki pertengahan 2023, yang mana di tahun 2024 pencapaian target angka kemiskinan ekstrem berada pada nol persen," kata Ma'mun saat Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Tengah Tahun 2023 yang mengusung tema "Sinergitas Perencanaan Untuk Percepatan Pengentasan Kemiskinan" di Ruang Nagana Kantor Bappeda Sulteng, Selasa (11/7/2023).
Rakor untuk melaporkan pelaksanaan kemiskinan ekstrem kepada gubernur setiap tiga bulan sekali, serta memastikan ketepatan jenis intervensi, lokasi, termasuk sasaran penerima manfaat program penanggulangan kemiskinan agar lebih efektif dan efisien dalam menurunkan angka kemiskinan.
Dalam menerapkan evidence-based policy, perlu dukungan data kemiskinan yang presisi atau akurat dan konsisten. Sehingga berbagai bantuan seperti bansos, PKH, sembako, prakerja, dan subsidi lainnya akan tepat sasaran untuk orang miskin.
Dalam rakor tersebut, Ma'mun Amir meminta agar Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk segera menyampaikan pelaporan secara berjenjang melalui sistem pelaporan berbasis website yang telah disediakan oleh satgas data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).
Selain melalui integritas program penanggulangan kemiskinan pada setiap level pemerintahan, upaya mewujudkan kemiskinan ekstrem nol persen pada tahun 2024 juga membutuhkan komitmen yang kuat dari kepala daerah dan perangkat daerahnya, serta mekanisme monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.
"Komitmen jadi hal yang krusial, karena tanpa komitmen yang kuat dari semua pihak utamanya kepala daerah, mustahil menyelesaikan permasalahan kemiskinan yang begitu kompleks" pungkasnya.
Selanjutnya Ma'mun Amir juga berharap, perangkat daerah baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota agar terus melakukan mekanisme monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, guna memastikan program penanggulangan kemiskinan berjalan efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan menghasilkan umpan balik guna perbaikan program di masa mendatang.
Selain itu juga, bantuan program penanggulangan kemiskinan yang diberikan hanya bersifat stimulan, tidak akan terus menerus diberikan. Yang artinya masyarakat harus memiliki motivasi kuat untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera dengan memanfaatkan bantuan yang diterima.
(Diskominfo Santik)
Anda dapat menyiarkan ulang, menulis ulang, dan atau menyalin konten ini dengan mencantumkan sumber infopublik.id
