:
Oleh MC KAB PROBOLINGGO, Kamis, 29 Juni 2023 | 19:08 WIB - Redaktur: Fajar Wahyu Hermawan - 39
ProbolinggoKab, InfoPublik – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Probolinggo menggelar audit stunting dalam rangka percepatan penurunan stunting di ruang pertemuan Paseban Sena Probolinggo, Selasa (27/6/2023).
Kegiatan yang mengambil tema “Keluarga Berdaya, Stunting Tiada, Rakyat Sejahtera” ini diikuti oleh 45 orang peserta terdiri dari Camat, TP PKK Kecamatan, puskesmas dan Koordinator Penyuluh KB dari Kecamatan Besuk, Pajarakan, Kraksaan, Krucil dan Gading. Serta Kepala OPD terkait, organisasi profesi, perguruan tinggi, ormas dan CSR yang tergabung dalam Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Probolinggo.
Audit stunting ini diawali dengan paparan dari para pemapar kasus terpilih yang diwakili TPPS 5 kecamatan dari Camat, Ketua TP PKK, Kepala Puskesmas dan Koordinator Penyuluh. Kemudian tanggapan dari Tim Pakar TPPS Tingkat Kabupaten Probolinggo (dokter ahli kandungan, anak , ahli gizi dan psikolog).
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Probolinggo Ahmad Hasyim Ashari mengatakan masalah stunting tidak bisa dipisahkan dengan kemiskinan. “Jika ingin mengatasi masalah stunting, maka kita harus melakukan pengentasan kemiskinan,” katanya.
Menurut Hasyim, salah satu faktor penyebab stunting adalah pernikahan dini. Biasanya orang tua itu tidak bisa menolak lamaran karena takut anaknya tidak laku. Tetapi boleh-boleh saja lamaran itu diterima tetapi pernikahannya yang ditunda sampai umurnya cukup.
“Faktor lain karena pada waktu hamil, ibunya kekurangan gizi dan nutrisi yang cukup. Setelah lahir, bayinya diberikan gizi yang kurang dari standart. Namun biasanya stunting ini muncul karena dari faktor manusia dan kemiskinan,” jelasnya.
Hasyim juga meminta Camat agar bisa berperan aktif terhadap keberadaan data-data terkait dengan masalah stunting dan kemiskinan. Kadang-kadang data yang ada itu tidaklah valid sehingga bantuan diberikan kepada masyarakat tetapi tidak sesuai dengan data yang ada di BPS.
“Saya titip dan memohon kepada petugas lapangan antara tahun 2023 hingga 2024 harus betul-betul memberikan penurunan stunting secara signifikan. Sehingga kinerjanya bisa dilakukan secara maksimal,” tegasnya.
Sementara Kepala DP3AP2KB Kabupaten Probolinggo dr Anang Budi Yoelijanto menyampaikan audit stunting ini adalah salah satu langkah yang harus dilakukan pemerintah kabupaten/kota sebagai strategi nasional penurunan stunting.
“Harapannya dengan audit ini kita mencoba mengambil contoh kasus keluarga beresiko stunting yang sudah ditangani. Terus kita bahas dengan mengharapkan kajian dari tim pakar. Tim pakar itu ada dokter kandungan, dokter anak, psikolog dan dokter ahli gizi,” ujarnya.
Menurut Anang, harapannya kajian itu para pakar ini akan melihat penanganan dan intervensi selama ini sudah benar atau tidak sesuai aturan atau tidak. Kalau ada masalah disitu apakah solusinya sudah baik atau tidak. Kalau tidak nanti disitulah akan ada rekomendasi-rekomendasi, saran-saran dan masukan-masukan.
“Rekomendasi, masukan dan saran inilah yang nantinya diharapkan sebagai koreksi untuk penanganan berikutnya. Titik akhirnya harusnya penanganan percepatan penurunan stunting di waktu-waktu kemudian hari akan lebih baik karena dari contoh kasus itu masalah yang ada dicoba untuk dikoreksi sehingga kesalahan yang salah tidak terjadi,” jelasnya.
Anang menerangkan masalah stunting adalah masalah multifaktor dan multisektor. Kata kuncinya memang konvergensi memang harus kompak semua pemangku kepentingan. Apakah pemerintah dalam hal ini OPD harusnya kompak dengan satu sistim perencanaan intervensi yang sama. Selain itu pemangku kepentingan dari sektor swasta. Apakah swasta itu perusahaan swasta atau organisasi masyarakat.
“Selain itu diharapkan juga peran perguruan tinggi setempat bagaimana memberikan masukan yang baik. Kalau itu berjalan akan menjadi efektif karena tidak bisa diselesaikan satu sisi. Yang lebih penting adalah proses monitoring dan evaluasi seperti pertemuan hari ini menjadi penting. Tapi kami yakin Kabupaten Probolinggo akan ada perubahan yang signifikan,” pungkasnya. (MC Kab Probolinggo/wan/son)
