Pj. Bupati Muchlis Sampaikan Pemandangan Umum di DPRD Buol

Buol, InfoPublik - Pj. Bupati Buol M. Muchlis memberikan tanggapan yang detail terhadap pemandangan umum yang disampaikan oleh berbagai fraksi politik dalam rapat paripurna DPRD, Selasa, (27/6/2023).

Pada kesempatan itu, Pj Bupati Muchlis menerangi masalah-masalah penting dan mengatasi kekhawatiran yang diajukan oleh setiap fraksi-fraksi partai.

Menanggapi kekhawatiran fraksi-fraksi DPRD, terkait belanja tidak terduga (BTT) di tahun 2022, Pj. Bupati Buol melaporkan tingkat realisasi sebesar 65,05% dari anggaran yang dialokasikan.

Pencairan dana BTT dilakukan berdasarkan telaah yang telah disetujui dan memenuhi syarat tanggap darurat bencana serta telah melalui proses verifikasi.

"Terkait dengan desa Mopu, terdapat realisasi dana pasca bencana sebesar Rp. 499.382.000 pada tahun 2022."katanya.

Pj. Bupati Buol menekankan kepatuhan terhadap Amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 79 Tahun 2018, yang mewajibkan penerapan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis).

Sistem ini memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk memberikan layanan kepada masyarakat, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

"Pendapatan BLUD RSUD Mokoyurli sekitar 95% berasal dari jasa layanan, sementara sisanya diperoleh melalui kerjasama dengan pihak lain."ungkap Bupati Muchlis.

Dari pendapatan tersebut, lanjut Muchlis,  56% digunakan untuk operasional RSUD Mokoyurli, dan 44% digunakan untuk pembayaran jasa layanan tenaga kesehatan. 56% tersebut dialokasikan untuk memenuhi pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Terkait dengan SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) pada tahun yang dimaksud, sebagian besar langsung digunakan pada awal tahun berjalan untuk membayar utang obat dan bahan medis habis pakai serta jasa layanan susulan.

UPT RSUD Mokoyurli hingga saat ini masih mengandalkan anggaran DAU earmark dan DAK untuk belanja pegawai dan belanja modal lainnya, karena BLUD itu sendiri hanya mampu membiayai operasional pelayanan kesehatan di RSUD Mokoyurli.

Menanggapi pemandangan umum dari fraksi DPRD lainnya, Pj. Bupati Buol menjelaskan bahwa dana SILPA dari kapitasi merupakan pembayaran dari BPJS Kesehatan yang merupakan selisih pembayaran dari Januari hingga Desember tahun 2022.

Namun, realisasi pembayaran dari BPJS pada bulan Desember terjadi setelah tanggal 20, sehingga puskesmas tidak dapat merealisasikannya hingga akhir tahun. Terkait dengan SILPA dan dana BOS, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaannya.

Sementara itu, Pj. Bupati Buol mengucapkan terima kasih kepada fraksi PKB yang menyetujui Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2022 serta satu Ranperda Prakarsa Pemerintah Daerah Tahun 2023 untuk dibahas pada persidangan selanjutnya. Pj. Bupati Buol juga memerintahkan kepada seluruh perangkat daerah untuk mengikuti seluruh pembahasan dalam persidangan tersebut.

Pj. Bupati Buol mengucapkan terima kasih atas apresiasi terhadap predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Kabupaten Buol untuk Tahun Anggaran 2022, serta penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) melalui Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPD), mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Pj. Bupati Buol berharap untuk terus bersinergi dengan dewan yang terhormat dalam melaksanakan seluruh proses pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat.

Pj. Bupati Buol juga berharap agar pembahasan antara tim anggaran pemerintah daerah, badan anggaran, dan badan pembentukan Peraturan Daerah (Perda) DPRD dapat berjalan dengan lancar, sehingga penetapan Ranperda dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah direncanakan.

Pj. Bupati Buol menyampaikan harapannya yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menerima seluruh dokumen dan akan membahasnya sesuai agenda persidangan.