Biro Organisasi Gelar Bimtek Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Mandiri

Palu, InfoPublik - Biro Organisasi Setda Provinsi Sulteng menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik(PEKPP) Mandiri Tahun 2023 di ruang Polibu Kantor Gubernur, Kamis (15/6/2023).

Bimtek dihadiri Plt. Kepala Bagian Kinerja Pelayanan Publik Biro Organisasi Abdul Aziz selaku moderator, Dinas Sosial Provinsi Sulteng, RSUD Undata, Samsat Sigi, Dinsos Kabupaten/Kota, Dinsos Kabupaten/Kota, Pejabat Bagian Organisasi dan Tim Evaluator.

Kepala Biro Organisasi Provinsi Sulawesi Tengah Neng Ely menyampaikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik bahwa negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya.

Neng Ely menjelaskan, pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta memberikan perlindungan yang baik dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

"Yang menjadi lokus dari penilaian untuk layanan publik Provinsi Sulawesi Tengah pada tahun ini RSUD Undata, Samsat Sigi dan Dinas Sosial," ujar Karo Organisasi dalam pengantarnya.

Lanjut, Karo Organisasi juga menyampaikan bahwa Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mengeluarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya pengukuran sistematis suatu unit kerja dalam kurun waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

Karo Organisasi menyebutkan, ada 6 (enam) aspek penilaian yaitu : Pertama, Aspek kebijakan penilaian, pada aspek ini dinilai bagaimana ketersediaan dokumen yang berkaitan dengan pelayanan seperti ; dokumen standar pelayanan, maklumat pelayanan dan survei kepuasan masyarakat

Kedua, aspek profesional Sumber Daya Manusia (SDM), aspek ini melihat bagaimana kinerja dari petugas layanan pada unit penyelenggara pelayanan publik dengan melihat kompetensi dari petugas pelayanan dalam melayani dan menyampaikan informasi umum terkait pelayanan yang diterima.

Ketiga, aspek sarana dan prasarana, ketersediaan sarana dan prasarana dapat meningkatkan kepuasan serta kenyamanan baik saat menunggu ataupun mendapatkan pelayanan

Keempat, aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP), pada indikator ini dilihat bagaimana suatu unit atau instansi menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pelayanan yang tersedia serta dapat mempermudah pengguna layanan mengetahui informasi dasar.

Kelima, aspek ketersediaan sarana dan medis konsultasi dan pengaduan adanya ruang atau wadah masyarakat untuk menyampaikan saran dan masukan bagi penyelenggara maupun petugas pelayanan.

Keenam, aspek inovasi, instansi pemerintah selaku penyelenggara pelayanan publik dapat menciptakan suatu kebaruan yang dapat mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

"OPD-OPD yang menjadi lokus, yang termasuk dalam OPD pemangku pengentasan kemiskinan agar mempersiapkan diri," pungkasnya.

(Kominfo Santik)