FGD Tahap I Penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Industri Bungini

Morowali Utara, InfoPublik - Dalam rangka mewujudkan Morowali Utara sebagai pusat pengembangan agropolitan dan minapolitan yang berbasis pada Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperhatikan aspek pembangunan berwawasan lingkungan dan berkelanjutan, Dinas PUPR Morut menggelar FGD Tahap I penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Industri Bungini di Ruang Tepotowoa Bappelitbangda pada Rabu (07/06/2023). 

Kegiatan yang dibuka oleh Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Victor A. Tamehi ini dihadiri oleh Kadis PUPR Destuber Mato'ori  beserta jajaran, Kepala Bappelitbangda Morut Gerzom Tandi, pimpinan dari OPD terkait, perwakilan dari Kecamatan Petasia dan Petasia Timur, Perwakilan dari PT. SEI, PT. ANA dan PT. Bumanik, serta sejumlah Kades dan tokoh masyarakat wilayah Kecamatan Petasia dan Petasia Timur. 

Dalam sambutannya, Asisten I mengatakan bahwa Kawasan Industri Bungini sangat berpengaruh terhadap pola pembangunan dan perkembangan wilayah di sekitarnya. Wilayah tersebut akan menjadi magnet kedatangan tenaga kerja. Oleh karena itu perlu dilakukan penataan ruang dan pengembangan sarana-prasarana serta infrastruktur dan fasilitas kawasan yang sinergis dengan pengembangan Kawasan Industri Bungini.

Beliau juga berharap para peserta yang hadir dalam kegiatan tersebut dapat memberikan saran dan masukan yang nantinya akan berkontribusi dalam penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Industri Bungini. 

"Penyusunan RDTR dan KLHS di Kawasan Industri Bungini sangatlah penting karena wilayah tersebut sangat berpengaruh terhadap pembangunan dan perkembangan wilayah disekitarnya. Kami berharap seluruh saran, masukan serta ide dari para peserta yang hadir dapat membuat penyusunan RDTR dan KLHS ini menjadi lebih baik", pungkasnya. 

Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi dari 2 narasumber yakni Ir. Musliadi ST., M.S.P., I.A.P selaku Tenaga Ahli Perencanaan Wilayah Kota dan Ir. La Ode Sir. Muh. Iqbal, ST., M.S.P., I.A.P selaku Tenaga Ahli KLHS.

Dalam sesi diskusi, ada berbagai saran dan masukan yang diberikan oleh peserta yang hadir, seperti Ir. Syarifudin ST, MT selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLHD) Morut meminta agar penyusunan RDTR dan KLHS harus sinkron dengan penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) yang telah dibuat oleh DLHD. Hal ini perlu dilakukan agar kedepannya tidak ada Peraturan Daerah (Perda) yang saling bertabrakan atau tidak sinkron satu sama lain. 

Sedangkan Christol Lolo, SP selaku Kades Bunta meminta agar dalam penyusunan RDTR dan KLHS harus memperhatikan beberapa faktor untuk menanggulangi bencana alam rutin yang sering terjadi seperti banjir dan tanah longsor. Beliau juga meminta adanya solusi dalam mengatasi kemacetan yang terjadi pada ruas jalan Desa Bunta terutama saat jam masuk dan pulang kerja para pekerja tambang. 

Kades Bunta berharap pembangunan sarana prasarana air bersih, relokasi pasar Bunta sampai dengan masalah pengelolaan sampah wajib menjadi perhatian khusus dalam penyusunan RDTR dan KLHS Kawasan Industri Bungini agar kedepan seluruh permasalahan lingkungan yang saat ini dihadapi mendapatkan solusi.

Senada dengan Kades Bunta, Kades Bugintimbe dan Kades Towara juga meminta agar permasalahan banjir, tanah longsor dan sarana prasarana air bersih dapat segera mendapatkan solusi. (RD/AW/Tri)