Bupati Banggai Laut hadiri Rapat Koordinasi Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa se-Sulawesi Tengah (UKPBJ)

Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah Drs. H. Ma'mun Amir, Wakil Ketua KPK, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sangah serta Bupati/Walikota se-Sulawesi Tengah.

 

Pada kesempatan itu juga dilakukan penandatanganan komitmen bersama pimpinan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten/kota mendukung terwujudnya pengadaan barang/jasa yang transparan dan akuntabel untuk mencegah KKN. Dalam hal ini, kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Banggai dan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pengendalian inflasi daerah.

 

Kabupaten Banggai Laut juga menerima Piagam Penghargaan atas komitmen dan implementasi katalog Elektronik Lokal dalam mendukung gerakan nasional Bangga Buatan Indonesia di Provinsi Sulawesi Tengah.

 

Dalam sambutan Gubernur yang dibacakan oleh Wakil Gubernur, menyatakan kegiatan rakor ini merupakan upaya untuk mendukung Visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu, Gerak Cepat Menuju Provinsi Sulawesi Tengah lebih sejahtera dan lebih maju.

 

Pada proses pengadaan barang/jasa pemerintah diimbau agar selalu memperhatikan instruksi Presiden nomor 2 tahun 2022 tentang percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.

 

"Untuk itu diharapkan pelaksanaan pengadaan secara elektronik baik melalui e katalog nasional/sektoral/lokal dan toko daring wajib mempersyaratkan kandungan TKDN dan produk dalam negeri minimal 25% sesuai arahan Presiden kepada kementrian/ lembaga/pemerintah daerah dan BUMN agar membatasi belanja impor menjadi maksimal 5% dari total belanja tahun 2023, serta diikuti dengan pengembangan UMK dan koperasi serta industri dalam negeri dan menggunakan kartu kredit pemerintah," ucap Wakil Gubernur. (Prokopim Balut/Info Publik)