:
Oleh MC Prov Sumatera Barat, Kamis, 25 Mei 2023 | 23:33 WIB - Redaktur: Yudi Rahmat - 231
Padang, InfoPublik - Provinsi Sumatra Barat melalui Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) susun Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
"Penyusunan Arsitek dan Peta Rencana SPBE tersebut untuk mewujudkan transformasi digital di daerah."kata Asisten Administrasi Umum Prov Sumbar, Andri Yulika saat membuka acara Asistensi dan Bimbingan Teknis Penyusunan Arsitektur dan Peta Rencana SPBE Se-Sumbar, di Mercure Hotel, Kota Padang, Kamis (25/5/2023).
Menurut Andri, penggunaan teknologi informasi dan komunikasi dalam menghadapi kondisi global saat ini, bukan menjadi suatu pilihan namun menjadi suatu keharusan.
"Penggunaan teknologi informasi dan komunikasi mampu menjadi pendukung dalam kegiatan pemerintahan, baik dalam kegiatan administrasi maupun pelayanan publik yang mampu meningkatkan efektifitas dan efesiensi layanan pemerintahan."ujar Andri mewakili Gubernur Sumatera Barat,.
Andri menjelaskan salah satu tujuan utama SPBE adalah mengintegrasikan data, informasi, dan aplikasi menjadi satu. Sehingga tidak ada lagi duplikasi aplikasi.
"Dengan segera di susunnya Arsitektur SPBE dapat memudahkan pemberian layanan pemerintah yang terintegrarsi kepada masyarakat."kata Andri.
Untuk itu, Pemprov Sumbar mendorong dan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap terhadap penyusunan dan pengelolaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE. Hal tersebut selaras dengan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Saya harap peserta serius mengikuti Bimtek ini, dan segera beradaptasi dengan Arsitektur SPBE tersebut, demi memudahkan tata kelola pemerintah yang efektif dan efesien,” tutur Andri.
Selaku narasumber, Sammy Primadi Bakrie mengatakan terdapat enam poin pentingnya birokrasi pemerintahan digital demokrasi diantaranya pembangunan layanan digital berbasis masyrakat dan penyederhanaan proses bisnis menuju Layanan Digital.
“Selama ini website pemerintah masih terkesan kaku dan sulit. Bagi masyarakat mereka tidak mau yang rumit dan bahkan tidak user friendly,” kata Sammy.
(Via/Diskominfotik Sumbar)
