:
Oleh MC KAB PIDIE, Senin, 17 April 2023 | 13:19 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 181
Sigli, InfoPublik - Sejumlah Dinas di lingkungan Kabupaten Pidie mengirim Staf guna mengikuti Musyawarah Perempuan Nasional untuk Perencanaan Pembangunan (PN-PP) 2023, yang dipusatkan di Aula Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana (DP3AKB) Pidie.
Kegiatan ini dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 17 s.d 18 April 2023 dan diikuti secara hybrid oleh sekitar 3000 peserta yang datang dari 38 provinsi, 136 kabupaten dan 664 desa/kelurahan/nagari. Di masing-masing wilayah ini komunitas perempuan dan kelompok marginal melakukan secara offline dan terhubung secara online dengan titik pusat kegiatan di Hotel Luwansa, Jakarta Selatan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga BerencanaPidie, Nurhanisah mengatakan merujuk pada Surat Edaran Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, bahwa acara ini untuk mendorong proses perencanaan pembangunan yang inklusif dan berkesetaraan gender, untuk memastikan tidak ada seorangpun yang tertinggal.
“Diharapkan kegiatan ini dapat menjaring suara-suara perempuan, dan sekaligus menjadi salah satu forum untuk memberikan masukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan, seperti Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RP JPN) 2025-2045 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RP JMN) 2025-2029,” katanya, Senin (17/4/2023) di Aula Dinas setempat.
Adapun kegiatan ini membahas beberapa point diantaranya tentang, Kemiskinan Perempuan (Isu Perlindungan Sosial), Kerja Layak untuk Perempuan Pekerja (Pekerja Rumah Tangga, Pekerja Migran, Pekerja dengan Disabilitas) serta Masalah Perdagangan Orang, Penghapusan Perkawinan Anak, Ekonomi Perempuan, Kepemimpinan Perempuan (Pemberdayaan Perempuan dan Partisipasi dalam Pengambilan Keputusan), Kesehatan Perempuan (Kesehatan Reproduksi dan Seksualitas Remaja dan Perempuan), Perempuan dan Lingkungan Hidup (Pengelolaan Sumber Daya Alam), Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak, dan terakhir adalah tentang Perempuan dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.
Sebagai informasi, Musyawarah (PN-PP) 2023 ini merupakan upaya konkrit yang digagas oleh delapan organisasi masyarakat sipil mitra INKLUSI yang selama ini bekerja untuk keadilan dan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan kelompok marginal.
Organisasi-organisasi itu adalah KAPAL Perempuan, Migrant CARE, BaKTI, Aisyiyah, PEKKA, Kemitraan, SIGAB dan PKBI. Upaya ini juga bersinergi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) dan Kementerian Perencanan Pembangunan Nasional/BAPPENAS.(Mc.Pidie/Eyv)
