:
Oleh MC KAB PIDIE, Rabu, 22 Maret 2023 | 16:58 WIB - Redaktur: Eka Yonavilbia - 123
Sigli, InfoPublik - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pidie yang dipimpin Bupati Pidie Wahyudi Adisiswanto mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pimpinan Kementerian/Lembaga Program Pemberantasan Korupsi Pemerintah Daerah serta peluncuran indikator Monitoring Center for Prevention (MCP) 2023.
Rakor yang diikuti secara Zoom Meeting bersama Pimpinan DPRK, Sekda, para Staf Ahli, Para Asisten, Kepala SKPK, Eselon II dan Para Kabag ini diikuti Pemkab Pidie di ruang Pendopo Bupati setempat, Selasa (21/3/2023).
Bupati Pidie mengatakan 2021 Capaian MCP berada pada angka 65,99%, sedangkan 2022 angka 85,59 %.
“Tujuan MCP ini untuk terciptanya tata kelola Pemerintahan yang baik, melalui arahan yang disampaikan ini, kita berharap setiap penilain harus dievaluasi dan terus diperbaiki indicator. Dan semoga tahun 2023 nilai MCP Pidie meningkat di atas angka 90,” harapnya.
Dari Rakor ini, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri H. Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) meminta, kepada seluruh kepala daerah supaya mendukung sistem MCP, guna memperkuat pengawasan dengan menugaskan para inspekturnya masing-masing agar terhubung dengan sistem ini, karena sebagian besar sudah terhubung dengan sistem ini, meski masih ada beberapa daerah yang masih belum.
Sementara itu, Didik Wijanarko, Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK Republik Indonesia mengatakan, upaya pemberantasan korupsi daerah diharapkan dapat dilakukan minimal pada delapan area, yaitu perencanaan dan anggaran, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen ASN, optimalisasi pajak daerah, pengelolaan barang milik daerah dan tata kelola desa.
“Pemberantasan korupsi di daerah bertujuan untuk mendorong pemerintah daerah dalam melakukan transformasi nilai dan praktik pemerintahan daerah untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik,” katanya menyampaikan arahan.
Lebih lanjut, kata Didik, maka untuk mewujudkan keberhasilan dalam pemerintahan penting adanya dukungan kepala daerah beserta para perangkat.
“Birokrasi efektif dapat tercipta dan tercapai jika memiliki tata kelola pemerintahan yang baik. Salah satu faktor keberhasilan untuk mewujudkan hal itu adalah adanya dukungan kepala daerah beserta para perangkat daerah yang seiring dan sejalan dalam melaksanakan program pemberantasan korupsi,” jelasnya.
Kemudian, tambah Didik, Presiden Republik Indonesia berkomitmen untuk menciptakan perbaikan birokrasi. Dengan menjamin bahwa program tersebut memiliki manfaat nyata bagi masyarakat dan bukan sekedar menjamin program tersebut telah terlaksana.
Penting, terdapat 30 indikator yang dijabarkan lebih detail ke dalam 63 sub indikator pada delapan intervensi yang menjadi fokus MCP di tahun 2023 diantaranya:
Perizinan, pengadaan barang dan jasa, perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pengawasan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola keuangan desa.(Mc.Pidie/Eyv)
