Bupati Inhu Hadiri Roadshow Daring Bersama Menko PMK

Rengat, InfoPublik - Bupati Indragiri Hulu (Inhu), Rezita Meylani Yopi mengikuti Roadshow Percepatan Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten/ Kota bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia & Dialog Langsung bersama Menko PMK secara daring. Kegiatan ini digelar di Ruang Rapat Narasinga Lantai 2 Kantor Bupati Inhu, Kamis pagi (9/3/2023). Kegiatan ini juga di ikuti Forkopimda, Staf Ahli Bupati, Asisten dan OPD terkait lainnya.

Menko PMK RI, Muhadjir Effendy dalam sambutannya mengatakan upaya menangani kemiskinan ekstrem melalui intervensi yang terpadu bisa sekaligus menurunkan stunting.

"Kalau kita menangani kemiskinan ekstrem, sebetulnya juga akan menyelesaikan stunting," ungkapnya dalam roadshow daring di Provinsi Riau.

Dalam diskusi tersebut, Bupati Rezita menyampaikan pemaparan angka stunting Inhu berdasarkan SSGI 2022 sebesar 16.7%. Sedangkan jumlah keluarga berisiko stunting dari 90.602 kelurga terdapat 48.795 keluarga berisiko stunting.

Tingkat kemiskinan Kab. Inhu tahun 2022 sebesar 6,14%, sedangkan kondisi posisi relatif persentase penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau untuk Kab. Inhu berada di angka 2.49%.

“Untuk mencapai target penurunan stunting dan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen, dibutuhkan dukungan dan komitmen seluruh stakeholder melalui sinergisitas program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan,” ujar Bupati Rezita.

“Dengan kondisi kasus stunting Kab. Inhu yang saat ini 16,6% dan keluarga berisiko stunting 48.795 keluarga dengan total keluarga 90.602, tentunya masih banyak yang perlu dilakukan untuk mengatasi hal tersebut melalui intervensi sensitif dan spesifikasi yang mencakup: sanitasi yang layak, ketersediaan air bersih, akses pelayanan kesehatan/jaminan kesehatan, rumah layak huni, peningkatan ekonomi keluarga, pendidikan (SDM, sarana dan prasarana) serta infrastruktur,” papar Bupati Rezita.

Terakhir Bupati Rezita berharap dukungan kepada pemerintah pusat terkait:

1. Infrastruktur mengenai akses masyarakat terhadap pelayanan dasar.
2. Penambahan kuota rumah layak huni mengingat dari data PK21 masih terdapat 6901 keluarga pra sejahtera.
3. Peningkatan sanitasi dan air bersih masih memerlukan dukungan anggaran.
4. Akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan dengan peningkatan jumlah fasilitas kesehatan, SDM, sarana dan prasarana dan obat-obatan.
5. Dukungan anggaran untuk peningkatan UMKM dan permodalan.
6. Dukungan anggaran melalui peningkatan kegiatan pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan.
7. Dukungan anggaran untuk pendidikan (SDM) sarana dan prasarana.
8. Dukungan anggaran untuk program bangga kencana melalui kegiatan kampung keluarga berkualitas dalam rangka mewujudkan keluarga berkualitas di Kabupaten.