Atasi Kelangkaan BBM, Anggota Komisi VII DPR RI Lakukan Sinergitas Dengan BPH Migas di Raja Ampat
Raja Ampat, InfoPublik – Anggota Komisi VII DPR RI, Rico Sia melakukan kegiatan sinergitas dengan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk mengatasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Raja Ampat, di salah satu resort di Distrik Waigeo Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya, Jumat (24/2/2023) pekan lalu.
BPH Migas adalah suatu badan yang dibentuk untuk melakukan pengaturan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi serta Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa pada Kegiatan Usaha Hilir.
Fungsi BPH Migas adalah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi dalam suatu pengaturan agar ketersediaan dan distribusi Bahan Bakar Minyak yang ditetapkan Pemerintah dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri.
Rico Sia dalam sambutannya menyatakan kelangkaan BBM akan memicu riak- riak sosial dan hal itu harus dihindari.
“Saya sebagai anggota Komisi VII DPR RI akan terus mengawal ini, dan berharap Pertamina dan Dinas terkait bekerja sesuai program-program dan memiliki terobosan-terobosan untuk memastikan pasokan BBM aman bagi masyarakat," ujarnya Rico.
Hadir dalam kegiatan tersebut Yapit Sapta Putra dan Abdul Halim selaku perwakilan dari Komite BPH Migas, Asisten I Setda Raja Ampat Drs. Mansur Syahdan dan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan, Syamsuddin Nimanuhu, SE.
Mewakili Bupati Raja Ampat, Asisten I Setda Raja Ampat Drs. Mansur Syahdan sangat mendukung dan mengapresiasi kegiatan ini.
“Harapan saya agar seluruh peserta dapat mengikuti dengan baik kegiatan ini agar bisa membawa nilai positif bagi Kabupaten Raja Ampat,” ungkap Mansur.
Untuk diketahui bersama, gambaran kondisi saat ini dimana kuota BBM di Raja Ampat cenderung tidak mengalami kenaikan secara signifikan sehingga tidak berbanding lurus jumlah penduduk, jumlah wirausaha, jumlah nelayan, jumlah kendaraan laut serta jumlah industri yang rata- rata mengalami kenaikan 15% pertahun.
Selain itu, rentan terjadi kelangkaan BBM karena keterlambatan distribudi BBM yang harus melalui Kota Sorong terlebih dahulu serta topografi Raja Ampat yang luas dengan akses utama melalui jalur laut.
Yapit Sapta Putra mewakili BPH Migas mengajak seluruh elemen masyarakat khususnya para peserta agar lebih jeli untuk mengawasi penyerapan konsumsi BBM agar jangan sampai disalah gunakan.
“Kalau masyarakat menemukan penyalahgunaan penyerapan BBM oleh oknum yang bukan untuk masyarakat, silahakan disampaikan ke BPH Migas atau berkoordinasi ke Pertamina di tingkat wilayah agar dilakukan tindakan bersama penegak hukum,” katanya.
Jika ditemukan penyalahgunaan penyerapan BBM, bisa langsung dilaporkan ke email humas@bphmigas.go.id atau WA +6281230000136. (Penta Nila Juwita/MC.Kab.Raja Ampat)
