:
Oleh MC KOTA SINGKAWANG, Jumat, 17 Februari 2023 | 15:16 WIB - Redaktur: Tobari - 196
Singkawang, InfoPublik – Pemerintah Kota Singkawang menggelar rapat koordinasi lintas sektoral percepatan pembangunan Bandara Singkawang di ruang rapat Wali Kota, Kamis (16/2/2023).
Progress pengerjaan pembangunan Bandara Singkawang yang sudah dilakukan semenjak tahun 2019-2022, antara lain pekerjaan land clearing dan grubbing, pekerjaan cut and fill sisi udara, pembuatan drainase dan bronjong sisi udara, pekerjaan pembuatan pagar batas lahan bandara.
Realisasi anggaran pembangunan bandara melalui APBN Kementerian Perhubungan RI sejauh ini mencapai Rp127 miliar.
Pada tahun 2023, rencana pengerjaan pembangunan selanjutnya berfokus pada pekerjaan pembangunan bandara sisi udara dan sisi darat, pengadaan dan pemasangan peralatan sisi udara dan sisi darat, pekerjaan manajemen konstruksi pembangunan bandara.
Perkiraan total anggaran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) berdasarkan data lingkup pekerjaan pembangunan bandara Singkawang tahun 2023 berkisar Rp148 miliar.
Berdasarkan laporan dari Dinas Perhubungan Kota Singkawang, beberapa permasalahan di lapangan dimana akses alternatif lahan warga terdampak pembangunan bandara.
Selain itu, saluran drainase bandara masih menggunakan saluran yang sudah ada di lahan perkebunan.
Kemudian, kebutuhan catu daya listrik yang minimum beroperasi sebesar 147 kVA (kilovolt ampere). Warga sekitar meminta pemasangan catu daya listrik (power supply) diinstal di ruang milik jalan (rumija) sehingga tidak menggenai lahan warga.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Singkawang Petrus Yudha Sasmita mengatakan pihaknya akan segera mengupayakan penyelesaian masalah yang dibantu oleh banyak pihak terkait.
Sesuai dengan kewenangan, semua permasalahan tidak bisa ditangani sendiri dan perlu adanya sinergitas antara perangkat daerah, instansi, BUMN dan BUMD. Pembangunan nanti dilakukan leading sector masing-masing.
"Seperti, pembangunan jalan dan drainase oleh Dinas PUPR, pembangunan jalan usaha perkebunan oleh Dinas Pertanian, penyediaan air bersih oleh Perumda AMGP. Kemudian, kebutuhan listrik oleh PLN dan jaringan internet oleh Telkom,” ujarnya.
Pj. Wali Kota Singkawang Sumastro meminta agar permasalahan yang ditemui segera ditangani demi percepatan pembangunan bandara Singkawang, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
Jangka pendeknya yaitu penyediaan jaringan saluran udara tegangan menengah (SUTM) dari PLN untuk mengaliri listrik ke kawasan bandara.
Kondisinya jalur SUTM ini melintasi tanah atau kebun warga, maka otomatis perlu adanya pengkondisian dimana lahan tanam tumbuh ini harus di land clearing.
"Kemudian pembangunan lainnya yang juga berdampak pada tanah warga, pembangunan outlet drainase harus disambungkan ke Sungai Air Merah sepanjang 646 meter,” ujarnya.
Sumastro menegaskan proses pembebasan lahan yang terdampak pembangunan bandara ini tidak diganti rugi. Hal ini dikarenakan proses tersebut akan melalui tahapan yang panjang (appraisal).
“Ini akan kita bicarakan dan terangkan dengan pihak pemilik kebun tanah tersebut,” lanjutnya.
Kalau overlapping, dalam artian menolak ganti rugi karena tidak sesuai harga dan mekanisme, kita langsung konsinyasi. Duitnya disimpan di pengadilan negeri.
Sesuai dengan aturan main yang ada, silahkan berurusan dengan pengadilan negeri. Nanti biar harganya ditentukan oleh Hakim.
Kemudian kebutuhan utilitas pendukung lainnya seperti lokasi Depo BBM untuk pengisian bahan bakar pesawat dan jalan masuk utama dari Pasir Panjang. (MC. Kota Singkawang/toeb)
