Evaluasi Kinerja Bupati se-Papua Barat Daya, Kabupaten Sorong Terbaik Pertama
Sorong, InfoPublik – Berdasarkan hasil evaluasi kinerja dari Kemendagri RI, yang dipimpin langsung Mendagri Muhammad Tito Karnavian melalui video conference, diikuti para kepala daerah di seluruh Indonesia, pada Selasa (31/1/2023).
“Khusus terkait kinerja bupati se-Papua Barat Daya, kinerja Pj Bupati Sorong Yan Piet Moso, S.Sos, MM, dinyatakan terbaik pertama dari enam kabupaten dan kota di provinsi ke-38,” demikian jelasnya, usai berlangsungnya vidcom.
Sedangkan untuk triwulan satu di Tanah Papua umumnya kinerja kepala daerah hanya ada dua saja yang bernilai cukup, yakni Pj Wali Kota Sorong dan Pj Bupati Sorong.
Sehubungan dengan hal itu, Pj Bupati Sorong kepada pimpinan OPD, dan para awak media yang turut menyaksikan siaran langsung tersebut, berlangsung di ruang rapat rumah jabatan bupati menuturkan, keberhasilan ini tak perlu harus berbangga hati.
Keberhasilan ini adalah merupakan dukungan dan partispasi langsung dari semua pimpinan OPD beserta jajarannya melalui kerja tim yang solid, katanya.
Pertama harus kita buat komitmen bersama. Komitmen bersama itu, baik dari saya maupun dari kita semua, kata Piet Moso.
Ada isu-isu nasional dan daerah kita perlu menyusun arah kebijakan strategis dengan membuat roadmap atau masternya. Baik menyangkut stunting, angka pengangguran, kemiskinan ektrem, inflasi, dan pola tata ruang.
Sekarang yang kita diskusi lagi bagaimana dengan seribu hari pertama. Lalu, bagaimana menciptakan generasi yang cerdas serta bagaimana menghadapi Kabupaten Sorong yang produktivitas.
Untuk itu, ia berharap kepada para pimpinan OPD kita harus kerja tim. Kita juga tahu dari fungsinya masing-masing.
Seperti, kalau penanganan angka pengangguran itu siapa atau OPD mana yang harus tangani langsung.
Begitu pula, penanganan kemiskinan ekstrem, inflasi, pola tata ruang, stunting OPD terkait mana saja yang tangani.
Lalu bagaimana caranya kita menurunkan angka kemiskinan, stunting. Termasuk angka pengangguran terbuka dan juga pendapatan per kapita, pendidikan, kesehatan, infrastruktur.
Nantinya Baperlitbang dan BPS untuk membuat data terkini (ter-update).
Ia mencontohkan, seperti jumlah penduduk Kabupaten Sorong ada yang menyebut 121 ribu jiwa lebih dan ada pula jumlahnya 124 ribu lebih. Jadi, sebenarnya data mana yang harus kita pakai, tanyanya.
Selain itu, IPM (Indeks Pembangunan manusia) Kabupaten Sorong ada yang menyebut 67,78 ada pula 65,77. Sementara IPM secara nasional 72.
“Hal seperti ini jangan kita gunakan data yang asumsi. Tapi kita harus gunakan data yang pasti,” imbaunya.
Terkait dengan penanganan stunting nanti Baperlitbang dan OPD teknis terkait untuk belajar di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.
Rencananya pekan depan tim tersebut berangkat ke daerah tersebut. Kita ke sana untuk melihat langkah terobosan apa yang mereka lakukan, terkait penanganan stunting di Kabupaten Sumedang, yang tel/toebah menggunakan sistem digital, tambahnya. (MC Kab. Sorong/rim)
